Razia Masker di Pidie Dinilai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Razia Masker di Pidie Dinilai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

BERITAKINI.CO, Sigli | Razia masker yang berujung pemberian sanksi kapada masyarakat yang dinilai tidak taat protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu, kini manuai protes.

Praktisi hukum Muharramsyah menyebutkan bahwa pemberian sanksi berupa membersihkan saluran dan area Masjid Al Falah Sigli oleh tim gabungan kepada masyarakat yang tidak memakai masker adalah tindakan nelampaui batas kewenangan (Abuse of Power).

Sebab, kata dia, sampai detik ini draf Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan belum diterbitkan dan masih dalam kajian atau sinkronisasi di Biro Hukum Setda Aceh.

"Penerapan sanksi harusnya setelah perbup ada dan sah diterapkan, karena jika sanksi diterapkan tetapi tidak memiliki dasar hukum, maka bisa berpotensi melanggar kode etik, dan masyarakat bisa melaporkan oknum tersebut kepada institusinya,” kata Muharramsyah, Rabu (9/9/2020).

Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 tanggal 4 Agustus 2020, mengintruksikan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Lihat: Razia Masker, Sejumlah Pengendara di Pidie Disanksi Bersihkan Masjid

Presiden juga mengintruksikan khusus kepada bupati untuk menyusun dan menetapkan peraturan bupati yang memuat ketentuan kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengedalian Covid-19 dimana dalam peraturan tersebut memuat sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, denda administrasi, penghentian dan penutupan sementara peneyelenggara usaha.

Sesuai Inpres Nomor 6 tersebut, terang Muharram, Polri, TNI dan Satpol PP bertugas memberikan dukungan kepada pemerintah daerah baik dengan mengarahkan kekuatan, patroli, melakukan pembinaan hingga mengefektifkan upaya penegakan hukum.

“Dan tugas tersebut baru bisa dilaksanakan pada saat peraturan kepala daerah telah ada dan legal untuk dijalankan,” ujarnya.

Ia menilai penerapan razia masker di Kabupaten Pidie yang dilakukan tim gabungan di bawah komando Kabag Ops Polres Pidie adalah upaya pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan peneyebaran Covid-19, namun harus didukung oleh semua stakeholders.

”Tim juga harus melaksanakan sosialiasi terlebih dahulu, jangan langsung memberikan sanksi, tunggu aturan mainnya disahkan baru diterapkan,” kata Muharramsyah.

Rubrik

Komentar

Loading...