Raup Rp 100 Juta per Bulan Tanpa Dasar Hukum, Ini Aturan yang Diduga Dilanggar Nova

Raup Rp 100 Juta per Bulan Tanpa Dasar Hukum, Ini Aturan yang Diduga Dilanggar Nova

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Gubernur Aceh Nova Iriansyah ternyata menerima penghasilan yang diragukan legalitasnya. Nilainya Rp 100 juta per bulan yang dianggarkan pada rekening honorarium non PNS/Pegawai Tidak Tetap/Honorer.

Pada 2020, dia meraup Rp 990 juta setelah dipotong pajak dan zakat.

Hal itu telah diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tahun 2020. LHP itu telah diserahkan kepada DPRA pada 4 Mei 2021 lalu.

Lihat: Wow! Tak Punya Dasar Hukum yang Jelas, Nova Raup Insentif Non PNS Rp 100 Juta per Bulan 

BPK juga mencatat bahwa penganggaran insentif khusus untuk gubernur Aceh tersebut ternyata menabrak sederet regulasi terutama yang mengatur dan menetapkan komponen penghasilan kepala daerah.

Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Keududukan Keuangan Kepala Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Pada Pasal 4 ayat 3 PP tersebut juga menyatakan bahwa tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Lalu Pasal 5 menyatakan bahwa kepala daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan/atau fasilitas rangkap dari negara, dan Pasal 8 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Selain itu, BPK juga menukilkan bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 6 PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa setiap pengeluaran daerah harus meiliki dasar hukum yang melandasinya.

Kemudian pada Pasal 4 ayat 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelaolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Hal tersebut mengakibatkan anggaran belanja insentif khusus gubernur tidak mengacu pada peraturan di atasnya dan memboroskan keuangan daerah senilai Rp 990 juta,” tulis BPK dalam LHP tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...