Ratusan Proyek APBA Berpotensi Gagal Tender Karena Ini, Pengawasan DPRA Tersandra Paket Pokir

Ratusan Proyek APBA Berpotensi Gagal Tender Karena Ini, Pengawasan DPRA Tersandra Paket Pokir
Nasruddin Bahar

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sedikitnya 500 paket APBA 2021 hingga ini belum dikontrakkan sehingga proyeksi akan gagalnya proyek-proyek itu direalisasikan tahun ini, semakin besar.

"Terutama mengingat waktu pelaksanaan efektif tersisa 40 hari lagi," kata Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) Nasruddin Bahar, Rabu (3/11/2021).

Menurut Nasruddin, kelalaian pokja dalam proses evaluasi, baik disengaja maupun tidak disengaja, menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi proyek-proyek pemerintah itu tak berjalan sesuai ekspektasi.

"Kepala UKPBJ dalam hal ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Aceh yang bertanggungjawab," katanya.

"Kepala UKPBJ/ULP Aceh kami nilai tidak mampu mengkoordinir tugas-tugas kelompok kerja (pokja) sehingga terjadilah apa yang disaksikan hari ini. Selain ratusan yang belum berkontra, kini sudah terdapa puluhan paket gagal tender dan terpaksa dianggarkan tahun depan dikarenakan kelalaian pokja dalam melakukan evaluasi."

Fenomena yang terjadi tersebut, kata Nasruddin, telah membuat proses Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2021 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Pemerintahan Aceh. 

"Gubernur Aceh penting untuk mengevaluasi kembali kinerja Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan ke depan menunjuk orang yang benar-benar mampu mengkoordinir, menjalankan team work sehingga kejadian tahun ini tidak berulang pada tahun berikutnya," kata dia.

LPLA juga meminta penegak hukum memeriksa jajaran UKPBJ Aceh untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerja buruk tersebut. 

"APH menyelidiki apa penyebab sehingga ratusan paket terancam gagal dikerjakan," katanya.

"Isu yang santer berkembang di tengah masyarakat penyebab belum berkontraknya ratusan paket karena belum lunasnya 'setoran fee' kepada pihak tertentu yang punya pengaruh besar memenangkan paket tender."

Di tengah buruknya proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh, lembaga yang mestinya memiliki fungsi pengawasan tak juga bisa unjuk gigi secara optimal.

"Pansus yang dibentuk DPRA untuk mengawasi kinerja Pokja ULP kami nilai tidak efektif dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Pansus tersandera dengan paket-paket pokir yang ditender sehingga tidak mungkin Pansus bekerja maksimal. Menurut kami Pansus lebih baik dibubarkan saja karena ada atau tidaknya Pansus tidak mempunyai efek apa apa," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...