Rakor Pilkada Aceh Serentak 2022 Lahirkan Empat Poin Kesepakatan

Rakor Pilkada Aceh Serentak 2022 Lahirkan Empat Poin Kesepakatan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak 2022 yang berlangsung di gedung DPRA, kemarin, melahirkan empat poin kesepakatan.

Rakor yang difasilitasi DPRA tersebut dihadiri masing-masing, unsur Pemerintah Aceh, Ketua DPRK se-Aceh, Pimpinan Komisi I DPRK se-Aceh, KIP Aceh serta KIP kabupaten/kota di Aceh.

Amatan BERITAKINI.CO, jalannya rakor sempat tersendat lantaran tak satu pun pimpinan DPRA hadir.

Lihat juga: Ketua DPRK Aceh Besar Kritik Pimpinan DPRA Tak Satu Pun Hadir Rakor Pilkada Serentak 2022

Rakor pun sempat diskor, dan dilanjutkan setelah sejumlah pimpinan DPRA hadir di ruang rapat.

Selanjutnya, secara bersama-sama peserta rakor menyusuf empat poin kesepakatan.

Yang pertama adalah mendukung pelaksanaan Keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/1/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota dalam provinsi Aceh Tahun 2022.

Yang kedua, menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2022 di Aceh diatur khusus dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 101 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang normanya hanya berlaku di Aceh.

Yang ketiga, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh agar mengalokasikan anggaran Pilkada Aceh Tahun 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh untuk mendukung terlaksananya Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022. Dan kal ini akan di konkritkan di dalam Forum Rakor Pimpinan se-Aceh dan mengundang stakholder pusat (Kemendagri, KPU-RI, BAWASLU dan Komisi II DPR-RI) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh pada bulan Februari 2021.

Terakhir, Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar dapat segera mengeluarkan rekomendasi untuk nomenklatur Pilkada Aceh sebagai bahan bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mendukung kelancaran hibah dana Pilkada Aceh sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Rubrik

Komentar

Loading...