Putusan Belum Siap, Vonis Tiga Terdakwa Penggelapan Beras Bantuan di Pijay Ditunda

Putusan Belum Siap, Vonis Tiga Terdakwa Penggelapan Beras Bantuan di Pijay Ditunda

BERITAKINI.CO, Sigli | Sidang pembacaan vonis hukum atas tiga terdakwa kasus penggelapan beras bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Pidie Jaya, ditunda. Alasan penundaan karena putusan terhadap salah satu terdakwa belum siap.

“Dari tiga putusan, ada satu putusan yang belum siap,” kata Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sigli, M Nazir, SH, MH, saat membuka sidang, dengan agenda pembacaan vonis terhadap tiga terdakwa, Kamis (18/10/2018).

Baca: Penggelapan Beras Bantuan BPBD Pijay, Jaksa Tuntut Terdakwa 5,6 Tahun Penjara dan Denda Rp 6 Miliar

Sidang yang berlangsung sekira pukul 15.00 WIB, M Nazir didampingi dua hakim anggota, Budi Sunanda SH, MH dan Yusmadi SH, MH.

“Untuk putusan terhadap terdakwa Mansur, ada beberapa hal yang harus dirampungkan lagi,” sambungnya di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan para kuasa hukum terdakwa.

Baca: Alamak, 975 Kg Beras untuk Masyarakat Miskin di Pidie Dicuri

Makanya, pembacaan vonis terhadap para terdakwa kasus penyelewengan beras bantuan akan disampaikan sekaligus pada sidang berikutnya.

“Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 30 Oktober 2018,” kata M. Nazir.

Dalam sidang tersebut, tiga terdakwa masing-masing Mansur bin Ibrahim (45), Habban bin Nurdin (31) dan Fadhlun juga dihadirkan untuk mendengar vonis dari majelis hakim yang diagendakan kemarin.

Seperti diketahui, kasus penyelewengan beras bantuan yang menyeret Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Pidie Jaya tersebut dibagi dalam tiga berkas perkara.

Tiga terdakwa penggelapan beras bantuan bencana alam di BPBD Pidie Jaya, dituntut empat hingga lima tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam tuntuntan JPU Kejari Pidie Jaya pada sidang yang digelar di Pengadilan Negaeri (PN) Sigli, ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 6 Miliar.

Terdakwa atas nama Mansur Ibrahim dituntut lima tahun enam bulan penjara, dan Habban dengan tuntutan lima tahun penjara. Sedangkan Fadlun pemilik kilang padi yang membeli beras bantuan tersebut dituntut empat tahun lima bulan penjara.

Tuntutan yang dialamat oleh JPU terhadap tiga terdakwa akibat mencari keuntungan pribadi atas beras bencana alam tersebut berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana daerah.

Kasus penggelapan beras bantuan tersebut sudah delapan kali persidangan. Untuk sidang perdana dilakukan pada pertengahan Juli 2018 lalu.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...