PT RPPI Adalah Perusahaan Investasi Sektor IUPHHK-HTI Bukan Pemilik Izin HPH

PT RPPI Adalah Perusahaan Investasi Sektor IUPHHK-HTI Bukan Pemilik Izin HPH
Manager Operasional PT RPPI, Fondes Formanto, saat menunjukkan areal izin lahan pihaknya berdasarkan citra satelit

Banda Aceh | PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) adalah perusahaan berbentuk penanaman modal asing (PMA) yang berinvestasi pada sektor Hutan Tanaman Industri (HTI), yang diberikan izin oleh Pemerintah Aceh Dengan Nomor 522.51/569/2011.

Perihal izin yang diberikan tersebut berupa Izin Pembukaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHKK-HTI) seluas 10.384 hektar, yang areal lokasinya meliputi lima kecataman yakni Nisam Antara, Geuredong Pase, Meurah Mulia, Sawang, dan Paya Bakong dalam Kabupaten Aceh Utara.

Sebagai pemegang izin IUPHHK-HTI, PT RPPI bertugas dan berkewajiban melakukan renovasi hutan heterogen yang telah dijamah oleh masyarakat dan pengusaha HPH dulunya, untuk selanjutnya diubah menjadi hutan produksi yang homogen.

Manager operasional PT RPPI, Fondes Farmanto menerangkan, dari izin lahan yang diberikan tersebut, konsep bisnis yang dilakukan oleh perusahaanya adalah akan menanam pohon sengon dan jabon di lokasi tersebut, untuk kemudian dijadikan bahan baku untuk industry plywood (kayu lapis), sebagai bisnis inti perusahaan.

“Lahan yang diberikan izinnya oleh Pemerintah Aceh bukanlah hutan lindung, tapi merupakan bekas areal milik perusahaan HPH, PT API dulunya,” terang Fondes, Rabu (31/7/2019).

PT RPPI akan mengelola lahan tersebut untuk ditanami dengan pohon sengon dan jabon. Dan izin pengelolaan lahan yang diberikan selama 60 tahun. “Untuk selanjutnya pihak kami akan mendirikan pabrik di kawasan KEK Arun yakni pabrik pengelolaan plywood,” ungkapnya.

Fondes mengakui, dari 10.384 hektar lahan yang diberikan kepada PT RPPI, di atasnya masih terdapat pohon dan kayu yang itu merupakan sisa dari pemilik HPH sebelumnya, dan pada saat ditinggal dulu, pohon itu masih kecil, dan kini sudah besar.

Untuk membuat areal lokasi izin tersebut menjadi hutan homogen dengan tumbuhan sengon dan jabon, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penebangan terhadap pohon di areal lokasi, yang saat ini tumbuhannya masih heterogen.

Namun, sambungnya, untuk menebang pohon tersebut, pihaknya tidak dapat melakukan sembarangan, sebab kawasan itu adalah hutan milik negara dan pohon di atasnya juga adalah milik negara, dan membutuhkan izin untuk dapat dilakukan penebangan.

Pohon kayu yang ditebang dalam proses land clearing, yang telah dibayarkan pajak, dan diberikan izin tebang oleh Dinas LHK Aceh

Karena itu, PT RPPI menyusun Rencana Kerja Umum atau disingkat RKU yakni dokumen yang berisi mengenai catatan jumlah kubikasi pohon yang terdapat di areal lahan, dan juga menyusun Rencana Kerja Tahunan atau RKT.

RKT ini, kata Fondes, adalah dokumen pengajuan izin yang diserahkan pihaknya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aceh untuk disahkan sebagai acuan pihaknya dalam melakukan penebangan pohon serta penanaman dan operasi kerja lainnya.

Dalam dokumen tersebut, terang Fondes, pihaknya menyampaikan jumlah areal yang akan dibersihkan, jumlah pohon dan kubikasi yang akan ditebang, serta jenis tumbuhan yang ada.

Selanjutnya, kata Fondes, Dinas LHK Aceh akan menurunkan tim untuk melakukan survei atas usulan RKT yang diajukan.

Setelah survei dan penandaan yang dilakukan oleh Dinas LHK, selanjutnya dilakukan perhitungan kubikasi atas setiap pohon yang ditebang, dan kemudian pihak perusahaan melakukan pembayaran pajak sumber daya hasil hutan dan dana reboisasi (PSDH & DR) ke rekening negara, dan setelahnya baru dapat dilakukan pemasaran limbah land clearing.

“Jadi penebangan kayu yang kita lakukan sudah melalui proses dan tahapan izin, dan juga pembayaran pajak,” katanya.

Pohon Sengon jenis Salomon yang langsung ditanam di areal lokasi yang telah dilakukan Land Clearing

Saat ini saja, sebut Fondes, pihaknya telah membayarkan dana PSDH & DR kepada negara sebanyak 1.700 kubik, atas jumlah kayu yang telah ditebang dalam proses land clearing, dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 400 ribu setiap kubiknya.

Selain soal aturan tersebut, pemerintah juga memberikan batasan mengenai pohon yang boleh ditebang dan yang tidak boleh dilakukan pembersihan.

“Dan aturan ini sangat kita pegang ketat, sebab, jika kita langgar akan berdampak pada pemberian surat peringatan, bahkan hingga pencabutan izin,” terangnya.

Ketentuan pohon yang tidak boleh diganggu dan ditebang oleh PT RPPI, yang telah diatur oleh negara, yakni yang terletak pada buffer sungai, dan juga pada areal di atas kemiringan 40 persen, serta buffer zone hutan lindung sejauh 200 meter dari batas hutan lindung.

“Jadi proses penebangan yang kita laksanakan mengikuti aturan tersebut, dan setiap proses yang dilakukan diawasi dengan ketat oleh Dinas LHK,” tuturnya.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen RKT tersebut, pihaknya langsung melakukan penanaman bibit sengon, atas jumlah lahan yang telah dibersihkan. “Artinya, kalau kita bersihakan 100 hektar, maka kawasan tersebut langsung kita tanami pohon sengon seluas itu,” tuturnya.

Dengan izin Hutan Tanaman Industri yang dimiliki pihaknya seluas 10.384 hektar, tidak semuanya terdapat pohon, atau tidak semua kawasan dapat ditebang pohonnya.

Dan bahkan dari perhitungan perusahaan, dari luas izin tersebut, hanya akan menyisakan tidak kurang dari 4.000 hektar yang dapat kami jadikan penanaman sengon, sebab, sisanya merupakan kawasan yang dilarang untuk dibersihkan dan dilakukan penebangan, karena merupakan zona buffer sungai, buffer hutan lindung dan juga areal pada kemiringan diata 40 derajat.

Dan bahkan, dari 4.000 hektar tersebut, jumlah pepohonan yang tumbuh di atasnya, tidak kurang dari 30 persen, sebab sisanya sebagian sudah di kuasai masyarakat, dan juga sudah menjadi areal gundul yang sama sekali tidak ada lagi pepohonan.

Lokasi Penyemaian Bibit Sengon sebanyak 480 ribu batang, yang terletak di Gampong Pulo Meuriah, Geuredong Pase, yang akan ditanam di areal lokasi

“Jika ingin melihat areal citra satelit mengenai fakta yang saya sampaikan ini dapat datang ke kantor kami, dan melihat langsung areal izin yang diberikan kepada RPPI,” ujarnya.

"Saat ini, ada kekeliruan pemahaman yang terjadi di tengah masyarakat yang menabalkan seolah PT RPPI adalah perusahaan HPH perambah hutan."  

Nah, ini salah persepsi, sebab PT RPPI bisnis intinya adalah mendirikan pabrik plywood dan menyiapkan bahan baku di areal izin yang diberikan, yakni menanam sengon dan jabon. “Tumbuhan sengon dan jabon inilah yang akan menjadi bahan baku industri kami nantinya,” terang Fondes.

Bahwa kemudian ada pohon dan kayu yang terdapat di areal lahan yang sudah kami peroleh izinnya, maka hal tersebut kami manfaatkan, dan bukan semata-mata jadi tujuan bisnis, tapi justru, negara memberikan tugas dan tanggungjawab yakni ikut mencegah illegal logging atau penebangan liar, dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang kami miliki.

Sebab itu, kata Fondes, atas setiap pohon yang kami tebang, perusahaan kami diwajibkan untuk mendistribusikan hasil kayu tersebut ke seluruh usaha kecil bidang perkayuan atau panglong.

"Suka tidak suka, kalau mau jujur, sebenarnya, di areal lokasi kami, itu sangat banyak sekali pelaku illegal logging, dan mereka tidak hanya menggarap dan melakukan penebangan pohon di arel milik PT RPPI, tapi juga mengambil kayu di kawasan hutan lindung, yang bersisian dengan arel lokasi izin milik perusahaan."

Illegal logging ini juga harus menjadi perhatian semua pihak, dan perusahaan kami diberikan mandat untuk mengurangi hal ini dengan mendistribusikan hasil penebangan kayu berizin ke seluruh panglong yang ada di Aceh Utara dan Lhokseumawe,” ungkapnya.

Ia pun kembali menegaskan bahwa bisnis inti PT RPPI bukanlah memanfaatkan atau menjual hasil kayu yang kami tebang di areal lokasi izin, sebab, jika hanya sebatas, maka perusahaan tidak perlu membangun akses jalan.

Seperti diketahui, PT RPPI sudah membangun puluhan kilometer jalan dengan pengerasan, yang akses ini juga dimanfaatkan masyarakat.

“Kalau bisnis inti kami hanya ambil kayu, kami tidak perlu bangun jalan, dan tanam areal dengan sengon dan jabon, serta mengurus izin hingga 60 tahun” paparnya.

Saat ini, kata Fondes, pihaknya telah melakukan penyemaian benih sebanyak 480 ribu bibit jabon dan sengon serta bibit kopi sebanyak 13.000 pokok untuk tanaman kehidupan yang terletak di Gampong Pulo Meriah, Kecamatan Geuredong Pase, Aceh Utara.

Nah, bibit inilah yang akan ditanam di areal izin yang telah dibersihkan, sebagai bahan baku industri plywood yang akan dibangun nantinya. “Kan sangat rugi jika bisnis inti kami hanya jual kayu hasil yang ditebang tersebut,” ungkapnya.

Selain hal tersebut, negara juga memberikan mandat kepada PT RPPI untuk mempersiapkan tanaman kehidupan bagi gampong yang berada di areal lokasi, yakni melakukan penanaman kopi, jengkol atau petai.

Jadi, kata Fondes, dari jumlah lahan yang akan ditanami sengon, ada kewajiban perusahaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, yakni melakukan penanaman tanaman kehidupan seluas 20 persen dari areal kerja, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat nantinya.

“Luas 20 persen itu bisa ditanami kopi, petai, atau jengkol, dan tidak boleh ditanami kelapa sawit,” tukasnya.

Selain itu juga, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat sekitar areal lokasi, yang memiliki lahan kosong, untuk dapat ditanami pohon sengon dan jabon, yang nantinya hasilnya dapat dijual kepada PT RPPI sebagai bahan baku industri.

“Masyarakat yang ingin tanam sengon dan jabon, bibitnya kami berikan secara gratis,” kata Fondes. (***)

Rubrik

Komentar

Loading...