PSI Akan Tolak Perda Agama Agar Indonesia Tak Seperti Suriah

PSI Akan Tolak Perda Agama Agar Indonesia Tak Seperti Suriah
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie di Kantor PGI, Jakarta, Senin (15/10/2018). (Foto:Fanny Kusumawardhani/kumparan)

BERITAKINI.CO | Salah satu misi PSI jika terpilih nanti di Pileg 2019 adalah mencegah ketidakadilan dan tindakan diskriminasi di masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk penolakan perda-perda agama baik injil atau pun syariah.

Ketum PSI Grace Natalie menjelaskan hal tersebut merupakan komitmen awal mereka. Baginya, ada beberapa perda yang membatasi kebebasan seperti cara berbusana siswa di sekolah tertentu

"Adanya banyak perda yang arahnya membatasi kebebasan orang, membatasi kebebasan berbusana, memaksa siswa-siswa memakai busana tertentu padahal itu sekolah negeri, " kata Grace kepada wartawan, Senin (12/11/2018).

Tak hanya itu, menurutnya ada ketidakleluasaan masyarakat dalam beribadah. Khususnya, yang menganut agama minoritas. Sehingga hal tersebut harus selesaikan.

"Ada ketidakleluasaan orang beribadah dan sebagainya dan itu tertuang dalam perda- perda. Atau ada tindakan seperti itu yang tindakannya diam saja. Nah, ini yang kita ingin perangi," jelasnya.

"Karena Indonesia sejak awal beragam. Kalau kita enggak jadi payung dan menjaga keberagamannya ini maka nantinya kita bisa menjadi Suriah, Irak dan semuanya enggak untung."

Baginya, konflik yang ditimbulkan akibat persoalan tersebut memiliki kepentingan politik sehingga benar-benar harus diatasi.
 
"Ini ada kepentingan politik. Politik identitas. Ini yang kita perangi," pungkasnya.

Terpisah, Ketua PSI Aceh Kamaruddin mengatakan pernyataan Grace itu tidak akan berpengaruh bagi PSI Aceh. Sebab, Aceh dikenal akan aturan (qanun) syariahnya, dan Aceh memiliki kekhususan berdasarkan MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh.

“Jadi tidak berpengaruh dengan Aceh. Itu dia bicara secara nasional, tapi kalau Aceh kita berpatokan pada lex spesialis berdasarkan UUPA dan MoU Helsinki,” kata Kamaruddin, Senin (12/11/2018).

“Bahkan di Aceh tidak disebutkan Perda tapi Qanun. Kalau perda itu sebutan untuk peraturan daerah di luar Aceh."

Kamaruddin menegaskan, PSI Aceh tetap berpegang teguh pada UUPA sebagai undang-undang penyelenggara pemerintah Aceh.

“Dalam UUPA Aceh bisa membuat kewenangan berdasarkan ke khususannya yaitu qanun Aceh,” imbuhnya.

Pernyataan itu juga ditegaskan oleh Sekjen PSI Aceh Yuli Rais. Ia mengatakan, Aceh sudah jelas memiliki kekhususan yang mengatur tentang aturan syariah yang tertuang dalam qanun.

Yuli menilai pernyataan Grace merupakan prinsip umum dalam melihat fenomena yang ada secara nasional.

“Qanun dalam konteks Aceh kan dipayungi oleh undang-undang kekhususan Aceh. Jadi jelas enggak pengaruhlah. Hierarki hukumnya kan jelas itu ada UU Nomor 18 Tahun 2001 dan UUPA Tahun 2006,” jelas Yuli.

Rubrik
Sumber
kumparan.com

Komentar

Loading...