Proyek-proyek Kekurangan Volume Hingga Rp 4,1 Miliar, Dinas Pengairan dan Dinas PUPR Aceh Terbanyak

Proyek-proyek Kekurangan Volume Hingga Rp 4,1 Miliar, Dinas Pengairan dan Dinas PUPR Aceh Terbanyak

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan deretan fakta miris realisasi APBA 2020.

Wujud belanja daerah menggambarkan fenomena yang timpang, di mana Pemerintah Aceh tampak begitu kreatif dan optimal merealisasikan belanja operasi (sebelumnya belanja tak langsung, terutama belanja pegawai), tapi terkesan asal-asalan giliran merealisasikan belanja modal (dulu disebut belanja langsung atau belanja publik).

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Lihat juga

Seperti belanja modal pembangunan jalan, irigasi, hingga gedung pada 2020. BPK RI Perwakilan Aceh mendapati sedikitnya 51 paket pekerjaan pada sembilan SKPA yang kekurangan volume, yang jika dijumlahkan berpotensi merugikan keuangan daerah mencapai Rp 4,19 miliar lebih. 

Adapun SKPA-SKPA penyumbang proyek kekurangan volume tersebut masing-masing, Dinas PUPR Aceh sebanyak 12 proyek senilai Rp 1,2 miliar lebih, Dinas Pengairan Aceh sebanyak 8 kasus senilai Rp 1,35 miliar lebih, Dinas Kesehatan Aceh sebanyak tidak temuan senilai Rp 670,5 juta, Dinas Pendidikan Dayah Aceh satu temuan senilai Rp 28,1 juta, Dinas Pehubungan Aceh sebanyak dua temuan senilai Rp 130 juta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanya tujuh temuan senilai Rp 90,6 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan satu temuan senilai Rp 181,7 juta, Dinas Pariwisata Aceh satu temuan senilai 115 juta lebih, dan Dinas Pendidikan Aceh sebanyak 16 temuan senilai Rp 419 juta.

Tak sedikit juga dari proyek-proyek belanja modal tersebut tahun 2020 yang kini telah rusak. Potensi kelebihan bayar pada proyek-proyek rusak tersebut senilai Rp 142 juta lebih.

Temuan itu telah dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

LHP itu juga sudah diserahkan kepada DPRA sebagai pemangku kepentingan, terutama fungsi pengawasan.

BPK merekomendasikan agar seluruh kelebihan bayar tersebut dikembalikan ke kas daerah

Sumber LHP BPK RI Perwakilan Aceh
Rubrik

Komentar

Loading...