Proyek Masjid Raya Jadi Temuan BPK

Proyek Masjid Raya Jadi Temuan BPK

BERITAKINI. CO, Banda Aceh | Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan sederet kelemahan sistem pengendalian interen dan ketidakpatuhan Pemerintah Aceh terhadap peraturan perundang-undangan pada pelaksanaan anggaran 2016.

Temuan itu disampaikan anggota BPK RI Isma Yatun usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2016 di Gedung DPRA, Senin (12/6/2017).

“Untuk lemahnya sistem pengendalian Internal yang antara lain; penatausahaan persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) belum sepenuhnya memadai. Pengelolaan aset tetap belum tertib. Pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya memadai,” katanya.

Menyangkut dengan ketidakkepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain: pembayaran premi peserta Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh menggunakan data kependudukan yang tidak valid, sehingga mengakibatkan pemborosan dalam pembayaran. "Terdapat juga kelebihan pembayaran pembangunan lnfrastruktur dan Lanscape Masjid Raya Baiturrahman," katanya.

Menurutnya, besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas pimpinan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi.

"BPK mempunyai keinginan yang kuat agar pimpinan Pemerintah Aceh dapat melaksanakan pengelolan dan tanggungjawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel," katanya.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...