Protes Pernyataan Macron, Pemerintah Aceh Tunda Kerja Sama dengan Institut Prancis

Protes Pernyataan Macron, Pemerintah Aceh Tunda Kerja Sama dengan Institut Prancis

Banda Aceh | Pemerintah Aceh menunda perjanjian kerja sama dengan Institut Francais d’Indonesie.  Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk kecaman pemerintah dan masyarakat Aceh kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai mendiskreditkan umat Islam.

“Penundaan kerjasama ini sebagai sikap protes, bentuk keberatan pemerintah bersama seluruh masyarakat Aceh kepada Pemerintah Prancis yang telah mendiskreditkan Islam,” kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam keterangannya di Banda Aceh, (Senin 2/11/2020).

Nova mengatakan, sikap presiden Prancis yang mengatakan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di dunia dan tidak melarang Majalah Charlie Hebdo menerbitkan kembali kartun Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berpendapat, tidak dapat dibenarkan dan telah melukai hati dua miliar lebih umat Islam di seluruh dunia. Akibatnya aksi protes terjadi di hampir seluruh negara Islam.

Pemerintah Aceh juga menyampaikan kecaman atas pernyataan dan sikap Macron. Nova berharap Macron mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada umat muslim di seluruh Dunia.

Adapun kerja sama yang sempat akan diteken antara Pemerintah Aceh dan Institut Prancis, badan yang melaksanakan kerja sama baik pendidikan dan budaya milik Prancis di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, yakni mengirim mahasiswa asal Aceh untuk kuliah di Prancis pada tahun 2021 mendatang.

Kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin mengatakan, MoU antaran kedua belah pihak diteken pada 14 Juli 2020 lalu. Dan rencana pelaksanaan akan dilakukan pada Desember 2020.

“Atas instruksi Pak Plt Gubernur, kerja sama ini kita tunda dulu. Ini bentuk sikap protes pemerintah Aceh kepada pemerintahan Perancis,” kata Syaridin.

Rubrik

Komentar

Loading...