Prado Rp 1,6 Miliar Siap Mengaspal, Prado Lama Wali Kota Banda Aceh Bakal Dilelang Negara

Prado Rp 1,6 Miliar Siap Mengaspal, Prado Lama Wali Kota Banda Aceh Bakal Dilelang Negara
Ilustrasi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pengadaan mobil dinas wali kota Banda Aceh senilai Rp 1,6 miliar menuai sorotan sejumlah pihak. Pengadaan ini dinilai cenderung bersifat pemborosan. Apalagi, banyak yang menyakini, mobil dinas wali kota yang ada saat ini, dianggap masih laik pakai.

Tapi Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh Tarmizi tak tahu persis kondisi Toyota Prado yang sehari-hari digunakan mantan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal itu. Dia hanya memahami bahwa mobil tersebut telah memiliki usia di atas lima tahun.

“Mobil sebelumnya juga Toyota Prado, namun beda tahunnya. Itu mobil sejak jaman Alm. Pak Mawardy," katanya saat dikonfirmasi BERITAKINI.CO, Jumat malam (7/7/2017). Tarmizi juga tak bisa memberi alasan tentang urgensi pengadaan kendaraan dinas yang baru.

Yang dia pahami, proses pengangaran pengadaan tersebut sudah cukup transparan, terutama karena mekanismenya dilakukan lewat pembahasan bersama di legislatif Banda Aceh--dengan kata lain para wakil rakyat tahu persis ihwal pengadaan mobil mewah ini.

Pelelangannya juga dilakukan secara terbuka. “Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi,” kata Tarmizi.

Dia mengungkapkan, kendaraan baru itu sesungguhnya belum tiba sampai saat ini. “Tendernya baru pengumuman di lpse,” katanya.

Baca juga:

Untuk Toyota Prado yang lama, kata Tarmizi, kemungkinan akan dilelang. “Memang ada aturannya, mobil tersebut bisa dilelang oleh KPKNL, ada penilai dari pemerintah,” ungkapnya.

“Ada mekanismenya, jika mobil dinas sudah lima tahun dipakai oleh wali kota yang bersangkutan, bisa ikut lelang.” 

Ditanya soal siapa perencana pengadaan mobil baru itu, Tarmizi mengatakan, usulan berasal dari Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, dan seperti biasa dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRK Banda Aceh.

Sementara karena bersifat aset, maka menggunakan DPA BPKK Banda Aceh. “Setelah itu, nantinya akan diserahkan kepada SKPD bersangkutan, dalam hal ini Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh,” katanya.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...