PPP Gugat KIP Pidie Jaya, Ini Penyebabnya

PPP Gugat KIP Pidie Jaya, Ini Penyebabnya

BERITAKINI.CO, Pidie Jaya | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pidie Jaya menggugat Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat ke Panwaslih.

Mereka menyengketakan Keputusan KIP Nomor 083/PL.01.4-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Pidie Jaya untuk Pemilu 2019. Gugatan telah didaftarkan ke Panwaslih Pidie Jaya pada 24 September 2018 lalu.

“KIP Pidie Jaya memasukkan saudara Nazaruddin Ismail dalam DCT Anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), padahal yang bersangkutan belum menyerahkan SK pemberhentian sebagai anggota DPRK Pidie Jaya dari PPP,” kata Wakil Ketua DPC PPP Pidie Jaya Husni Johan, Senin (1/10/2018).

Seharusnya, kata Husni, Nazaruddin menyerahkan SK pemberhentian kepada KIP paling telat sehari sebelum penetapan DCT.

Petunjuk itu berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KIP Pidie Jaya dengan partai politik peserta pemilu beberapa waktu lalu. "SK pemberhentian sudah harus dilampirkan minimal 19 September 2018 ke KIP Pidie Jaya" katanya lagi.

“Namun, hingga batas waktu tersebut, bahkan setelah penetapan DCT, SK pemberhentian tidak pernah dilampirkan oleh Nazaruddin Ismail, sebagaimana salah satu syarat  untuk penetapan DCT."

Meski begitu, kata Husni, KIP Pidie Jaya tetap meloloskan Nazaruddin sebagai calon tetap pada Pemilu Legislatif Pidie Jaya 2019.

“Itulah sebabnya kami menilai KIP Pidie Jaya telah menyalahi aturan, terutama PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,” katanya.

Selain itu, kata Husni, hal itu juga tidak sesuai dengan surat edaran Mendagri tentang keharusan anggota DPRK mundur dari jabatannya bila mencalonkan diri dengan partai yang berbeda dari yang diwakilinya pada Pemilu 2014.

“Kami meminta KIP Pidie Jaya untuk mencoret saudara Nazaruddin dari DCT,” ujar Husni.

Sementara itu Ketua KIP Pidie Jaya Iskandar kepada BERITAKINI.CO mengatakan, penetapan Nazaruddin Ismail dalam DCT telah sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“KIP Pidie Jaya hanya membutuhkan tiga surat yakni surat pengunduran diri sebagai anggota DPRK periode 2014-2019, surat tanda terima surat pengunduran diri yang dikeluarkan oleh pimpinan DPRK, serta surat penyataanya yang dibuat oleh caleg itu sendiri. Itu semua sudah dipenuhi,” kata Iskandar.

Karena itu, kata Iskandar, KIP menilai Nazaruddin sudah layak ditetapkan dalam DCT Anggota DPRK Pidie Jaya untuk Pemilu 2019.

“Dan hari ini PPP meminta SK pemberhentian. Sedangkan yang diatur dalam PKPU, ketika SK pemberhentian itu tidak ada, maka yang bersangkutan cukup dengan membuat surat penyataan sudah mengundurkan diri, kemudian tanda terima dari intansi yang berwenang sudah ada, itu sudah cukup kan,” jelas Iskandar. | NURZAHRI

Rubrik

Komentar

Loading...