Potensi Kerugian Jika Aceh Dipimpin Pj Gubernur

Potensi Kerugian Jika Aceh Dipimpin Pj Gubernur

BERITAKINI.CO,  Banda Aceh | Pemerintah pusat telah mengisyaratkan jika Pilkada Aceh akan diselenggarakan serentak dengan agenda nasional yakni pada 2024 mendatang.

Sesuatu yang dinilai tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang juga memuat norma pilkada. 

Di mana UUPA mengatur bahwa pilkada dilangsungkan lima tahun sekali atau jatuh pada 2022 mendatang.

Para stakeholder di Aceh, terutama DPRA, menginginkan pilkada dilangsungkan sesuai dengan amanah regulasi tersebut.

Tapi Pemerintah Pusat, baru-baru ini, lewat Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyurati Pemerintah Aceh dan menegaskan bahwa Pilkada Aceh tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. 

Lihat: Pemerintah Pusat Tegaskan Pilkada Aceh 2024

Artinya, pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota di Aceh akan dilangsungkan serentak dengan agenda nasional pada 2024.

Di Aceh, terdapat 20 kepala daerah tingkat dua, dan satu gubernur yang jabatannya berakhir pada 2022. Adapun tiga jabatan kepala daerah pada kabupaten/kota lainnya berakhir pada 2023 mendatang.

Di saat jabatan kepala daerah lowong mulai 2022 tersebut, maka akan diisi oleh Penjabat (pj) kepala daerah. Untuk gubernur, akan ditunjuk oleh Mendagri.

Sedangkan untuk Pj bupati dan wali kota, diajukan oleh gubernur, lalu dipilih oleh Mendagri.

Skema Pj sebagai kepala daerah ini ternyata dinilai mengandung pontesi yang merugikan daerah. Baik secara politis maupun strategis.

“Di-Pj-kan oleh Mendagri dan otomatis dia akan bertindak untuk dan atas nama Mendagri, artinya setiap kebijakan yang dilakukan daerah, harus melalui persetujuan dari Mendagri, tidak mandiri dan tidak sepenuhnya bisa mengambil kebijakan berdasarkan aspirasi dari bawah tanpa ada persetujuan dari Mendagri,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala Kurniawan, Sabtu (24/4/2021).

Situasi ini bakal membuat roda Pemerintah di Aceh berubah dan dalam waktu yang cukup lama yakni dua tahun.

“Otomatis nanti semua berubah, karena Pejabat Gubernur nantinya ditunjuk, bukan dipilih, dengan sendirinya dia lebih dominan mengabdi untuk kepentingan pejabat yang menunjuknya,” katanya.

Dari aspek politis, kata Kurniawan, penunjukan penjabat ini juga berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu terutama yang memiliki kewenangan untuk menunjuk penjabat.

“Yang menunjuk Pj itu kan Mendagri, yang notabenenya bisa diasosiasikan dengan partai penguasa,” katanya.

“Dan bisa saja, Pj Aceh nanti berpotensi mempermulus jalannya calon-calon gubernur yang berasal dari partai penguasa, ini kerugian secara politisnya."

Kendati demikian, Pilkada 2022 menurutnya masih tetap bisa dilaksanakan, walaupun peluangnya sangat kecil.

Dia menyarankan agar stakeholder di Aceh diharap tidak lagi mengandalkan cara-cara lobi, sebaliknya langsung mengambil langkah hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya sudah sarankan itu ke DPRA dan Pemerintah Aceh jauh-jauh hari, namun mereka lamban, mestinya kemarin itu langsung gugat," katanya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...