Polemik UUPA, Malik Mahmud: Jangan Sampai Aceh Minta Merdeka Lagi

Polemik UUPA, Malik Mahmud: Jangan Sampai Aceh Minta Merdeka Lagi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua DPRA Muharuddin menggelar pertemuan tertutup dengan mantan elit GAM yang terlibat dalam proses perundingan dan penyusunan UUPA. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat ketua DPRA, Selasa (17/10/2017).

Hadir antara lain, mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, mantan Menteri Pertahanan Zakaria Saman, mantan Perunding GAM Kamaruzzaman (Ampon Man), mantan Wakil Panglima GAM Abu Razak.

Tampak juga sejumlah anggota DPRA, antara lain, Sulaiman Abda, Abdullah Saleh, Ermiadi, Ibrahim dan dua kuasa hukum DPRA untuk gugatan UU Pemilu, Mukhlis Mukhtar dan Burhanuddin.

Malik Mahmud kepada wartawan mengatakan mereka diundang untuk membahas polemik pencabutan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Teranyar adalah pencabutan dua pasal yakni Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4) UUPA lewat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Kita ini sudah sering ditipu oleh Jakarta, ada Ikrar Lamteh dan segala macam. Kita harapkan kali ini jangan lagi,” kata Malik Mahmud saat ditanyai wartawan usai pertemuan.

Tapi kondisi saat ini, kata Malik, Aceh bukan saja ditipu, tapi sudah dikhianati. “Perjanjian ini sudah kita tandatangani bersama dan dunia internasional saksinya,” katanya.

Menurut dia, jika tetap dipaksakan, situasi ini bisa menjurus kepada bentrokan atau konflik. “Kalau kami lebih memilih untuk menghindar. Tapi jangan sampai membuat orang Aceh ingin merdeka lagi,” tegasnya.

Dia berharap pusat menghormati perjanjian Helsinki dan UUPA. “Jangan utak-atik begitu saja,” katanya.

“Kita harap pusat dengan DPRA bisa menyelesaikan ini. Jika tidak ini akan menjurus terhadap pelibatan pihak ketiga lagi seperti saat perjanjian damai kala itu.”

Mantan Menteri Pertahanan GAM Zakaria Saman menambahkan, semua pasal dalam UUPA sangat penting, termasuk dua pasal yang dicabut tersebut. “Jika dicabut satu per satu lama-lama habis,” katanya.

Dia juga sepakat jika UUPA direvisi dengan memasukkan sejumlah poin dalam MoU Helsinki yang belum terakomodir. "Tapi ini dipotong, bukan ditambah," kata Zakaria Zaman.(*)

Pemprov Aceh

Komentar

Loading...