Plt Gubernur Cabut Kebijakan Stickering BBM, Akademisi Unsyiah: Tak Bermakna Hapus Kesalahan

Plt Gubernur Cabut Kebijakan Stickering BBM, Akademisi Unsyiah: Tak Bermakna Hapus Kesalahan
Akademisi Unsyiah Kurniawan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pencabutan kebijakan stickering BBM dinilai tak bermakna ikut menghapus dugaan kesalahan pengambilan kebijakan sehingga berdampak pada kerugian masyarakat.

"Jadi tak serta merta bermakna putusnya tanggungjawab hukum pejabat yang telah mengeluarkan kebijakan itu," kata Akademisi Unsyiah Kurniawan, saat dimintai tanggapannya, Sabtu (17/10/2020).

Dia mencontohkan perkara atau kasus tindak pidana korupsi. Kendati kerugian negara telah dikembalikan, tapi tidak akan menghapus sifat dari tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. "Pelaku tetap diproses," katanya.

Apalagi, lanjut Kurniawan, pencabutan tersebut justru dapat dinilai sebagai pengakuan secara implisit akan kesalahan dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Meski pemerintah mengatakan pencabutan atas dasar usulan DPRA.

Lihat: Kadis ESDM Bilang Plt Gubernur Aceh Cabut Edaran Stickering Karena Usulan Anggota DPRA

"Karena dia pahami bahwa ada kerugian yang diderita masyarakat, maka dicabut. Implisit (tersimpul)-nya begitu " katanya.

Namun dengan mencabut, lanjut Kurniawan, pemerintah juga telah memperkecil perkara hukumnya dengan masyarakat.

"Mengapa, karena bobot perkara hukum yang dihadapi hanyalah efek atau dampak dari kerugian sejak dikeluarkan hingga kebijakan itu dicabut. Sehingga memperpendek jerat hukum dia. Karena setelah dicabut, tentu tak timbul lagi kerugian," jelasnya.

Seperti diketahui, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah akhirnya mencabut Surat Edaran Nomor 540/9186 tanggal 2 Juli 2020 tentang Program Sitckering BBM.

Kebijakan yang berjalan selama dua bulan tersebut sempat menimbulkan kontroversi, bahkan dijadikan salah satu materi interpelasi kalangan legislatif Aceh terhadap Pemerintah Aceh.

Lihat: Plt Gubenur Aceh Cabut Kebijakan Stickering BBM Bersubsidi

Karena kontroversial, sebanyak 24 warga Aceh juga menggugat kebijakan Plt gubernur Aceh itu ke pengadilan.

Mereka di antaranya meminta hakim menghukum Pemerintah Aceh dengan mencabut surat Edaran Nomor 540/9186 Tahun 2020 tentang Program Stickering Pada Kendaraan Sebagai Strategi untuk Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat sasaran.

Dalam dalilnya, para penggugat juga menjelaskan bahwa kebijakan itu telah merugikan dan mempermalukan masyarakat Aceh secara luas. Para penggugat, misalnya, tak bisa mengisi BBM premium dikarenakan mereka tidak memasang sticker tersebut.

Sementara, para penggugat menilai, pada stiker itu juga dibubuhkan narasi yang mencerminkan kalimat yang memalukan, tidak etis, memojokkan dan merendahkan martabat masyarakat Aceh.

Lihat juga: Kebijakan Stickering BBM Dicabut, Seperti Apa Nasib Gugatan Rp 1 Triliun 24 Warga Aceh?

Itulah sebabnya, mereka juga meminta hakim untuk menghukum tergugat membayar kerugian immateril kepada masyarakat Aceh senilai Rp 1 triliun.

Rubrik

Komentar

Loading...