Plt Gubernur Aceh Tegur Kepala BPKS

Plt Gubernur Aceh Tegur Kepala BPKS

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang memberikan teguran keras kepada Kepala BPKS Sayid Fadhil.

Teguran yang disampaikan Nova Iriansyah melalui surat Nomor 515/25881, tanggal 12 Oktober 2018 itu, merujuk pada hasil evaluasi kinerja manajemen BPKS semester pertama 2018.

Dilihat BERITAKINI.CO dalam surat teguran tersebut, DKS menilai kepemimpinan Sayid sangat lemah dan cenderung otoriter, sehingga telah terjadi perpecahan (ketidakkompakan) dalam manajemen BPKS, akibat dari sikap Sayid yang sering bertindak sendiri. Banyak keputusan strategis diambil tanpa musyawarah dengan unsur manajemen lainnya, sehingga tercermin dalam menjalankan kepemimpinan dengan one man show.

Sayid Fadhil juga terkesan tidak membangun team work/team building yang baik dalam mengelola manajemen BPKS yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural, yang notabene adalah Badan Layanan Umum (PP Nomor 105 Tahun 2012) dan cenderung menciptakan konfrontasi di dalam manajemen dan kerap mengadu domba karyawan.

Kemudian, Sayid Fadhil juga dinilai belum membuat inovasi baru untuk peningkatan kinerja, bahkan kegiatan yang dilaksanakannya masih merupakan kelanjutan dari kegiatan yang diprogramkan oleh manajemen lama, bahkan penerbangan Garuda Medan-Sabang atas perjuangan manajeman lama telah ditutup.

Dalam misi investasi, Nova menilai Sayid tidak mengikutsertakan pejabat (deputi) yang membidangi investasi, tetapi pejabat yang baru diangkat, serta peserta yang secara formal belum menjadi karyawan BPKS, dimana SK pengangkatannya disesuaikan kemudian.

Pengisian jabatan yang dilakukan Sayid Fadhil dengan SK Kepala BPKS Nomor 33/BPKS/2018 tanggal 2 Mei 2018, Nomor 42/BPKS/2018 tanggal 21 Juni 2018, dan Nomor 36/BPKS/2018 Tanggal 20 Mei 2018, dituding tidak dilakukan secara terbuka.

Kemudian, mutasi pegawai atau pejabat struktural BPKS dengan SK Kepala BPKS Nomor 67/BPKS/2018 Tanggal 26 September 2018 melanggar Pasal 75 Pergub Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKS, karena tanpa persetujuan Plt Gubernur selaku Ketua DKS dan tanpa melibatkan unsur manajemen lainnya termasuk Deputi Umum yang membidangi SDM dan Kepegawaian.

Rekruitmen tenaga asistensi juga dinilainya melanggar etika pemerintahan, dimana ada personel dari instansi lain yang direkrut tanpa persetujuan dari instansi induk.

Dari hasil evaluasi keuangan BPKS, Nova menyebutkan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari aspek pendapatan BLU dimana jumlah penerimaan PNBP baru Rp 2,5 miliar dari PNBP minimal Rp 15 miliar. Dari aspek belanja realisasi belanja baru mencapai 33 persen, seharusnya mencapai 60 persen pada kuartal II yaitu hingga Juli 2018 dari alikasi DIPA sebesar Rp 224 miliar.

Diketahui pula pasca pergantian manajemen baru, BPKS belum membuat Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dimana RSB dan RBA merupakan pedoman dan arah BPKS dalam program Kegiatan dan penetapan target capaian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-92.05/2011 dan PP Nomor 23 Tahun 2005.

Nova menilai, rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak lancarnya pelaksanaan proyek-proyek fisik akibat ketidakmampuan Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang.

Pergantian dan penunjukkan PPK merangkap Pokja, kata Nova, bertentangan dengan pasal 17 ayat(7) Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 93 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Rubrik
Pemprov Aceh

Komentar

Loading...