Plt Gubernur Aceh Pertanyakan Dana Pilkada Banyak 'Nganggur' di Rekening Pemerintah

Plt Gubernur Aceh Pertanyakan Dana Pilkada Banyak 'Nganggur' di Rekening Pemerintah
Rapat Koordinasi Persiapan Dukungan Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017 (BERITAKINI.CO/Irwan Saputra)

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Plt Gubernur Aceh Soedarmo mempertanyakan ihwal banyaknya dana penyelenggaraan pilkada yang masih nganggur di rekening pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

“Saya harus tahu kenapa masih banyak anggaran belum tersalurkan ke pihak penyelenggara, pengawas dan pihak keamanan?” tanya Soedarmo  pada para kepala daerah yang hadir dalam rapat Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017 di Aula kantor Gubernur Aceh, Kamis (9/2/2017).

Kata Soedarmo, berdasarkan data badan pengelolaan keuangan Aceh per 31 Januari 2017, masih banyak kabupaten/kota yang belum mencairkan anggaran untuk penyelenggara, pengawas dan pengamanan pilkada.

"Di Kabupaten Aceh Besar, misalnya, yang terdapat sebesar Rp 2,2 miliar lebih yang belum disalurkan ke panitia pengawas pemilihan setempat, mengapa ini," kata Soedarmo.

Sayangnya, Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah tak hadir dalam rapat itu. Begitu juga dengan Ketua Panwaslih Aceh Besar.

“Nanti akan saya sampaikan ke pak bupati agar segera dicairkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Kepala Badan Kesbangpol Aceh Besar.

“Kalau begini bagaimana saya mau evaluasi kesiapan dari pelaksanaan pilkada ini,” timpal Soedarmo.

Tanpa anggaran, kata Soedarmo, bagaimana panwaslih akan bertugas melakukan pengawasan pilkada di Aceh Besar. “Coba dibayangkan,” katanya.

Di Kabupaten Aceh Barat juga terdapat sebanyak Rp 200 juta anggaran yang belum dicairkan untuk Panwaslih dan Rp 3 miliar untuk biaya pengamanan. Namun, anggaran tersebut dijelaskan oleh perwakilan dari Kabupaten Aceh Barat sedang dalam proses pencairan.

Sementara untuk Kabupaten Nagan Raya terdapat sebesar Rp 4,5 miliar dana untuk KIP yang belum disalurkan, dan Rp 2,2 miliar lebih untuk Panwaslih serta Rp 2,5 miliar lebih untuk biaya pengamanan.

Namun, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa anggaran tersebut masih dalam proses pencairan.

Jawaban yang sama juga diutarakan oleh Pemerintahan Kota Langsa, yang belum menyalurkan biaya pengamanan sebesar Rp 14,5 miliar.

Aceh Utara sebesar Rp 11 miliar untuk KIP dan Rp 3,2 miliar lebih untuk biaya pengamanan. Kabupaten Bireuen Rp 515 juta lebih untuk biaya pengamanan, Pidie sebesar Rp 300 juta untuk biaya pengamanan dan Banda Aceh Rp 1,9 miliar untuk Panwaslih dan Rp 1,3 miliar untuk biaya pengamanan.

Aceh Tenggara Rp 6,6 miliar untuk Panwaslih, dan Rp 2,3 miliar lebih untuk biaya pengamanan, dan Aceh Tamiang sebesar Rp 5 miliar untuk KIP dan Rp 795 juta lebih untuk biaya pengamanan.

Sementara untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terdapat Rp 6,4 miliar lebih yang belum disalurkan ke KIP, dan Rp 1,8 miliar lebih untuk Panwaslih serta Rp 300 juta untuk biaya pengamanan.

Plt Sekda Abdya Thamrin menjelaskan bahwa untuk KIP dan untuk pengamanan akan dicairkan kapan dibutuhkan, sedangkan untuk Panwaslih Abdya masih belum bisa dicairkan lantaran dua lisme kepemimpinan. 

Soedarmo mengingatkan agar seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ikut melaksanakan pilkada serentak harus segera mencairkan anggaran tersebut. "Paling lambat sebelum tanggal 15 Februari 2017, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari,” ujarnya. (*)

Komentar

Loading...