Pimpinan Parpol se-Aceh Besar Rekomendasikan Pilkada Serentak 2022

Pimpinan Parpol se-Aceh Besar Rekomendasikan Pilkada Serentak 2022

BERITAKINI.CO, Jantho | Para pimpinan partai politik (parpol) se-Aceh Besar menggelar pertemuan membahas ihwal ketidakpastian pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak pada 2022.

Para pimpinan parpol sepakat bahwa Pilkada Aceh harus dijalankan dengan norma hukum yang diatur pada Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada mengatur bahwa Pilkada Serentak Nasional dilaksanakan pada November 2024.

Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Besar, Iskandar Ali menyayangkan jika karena bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, Pilkada Aceh harus dilaksanakan pada 2024.

“Artinya, secara langsung elit Aceh sudah tidak patuh lagi terhadap UUPA,” katanya.

Lihat juga: Iskandar Ali: Jika Pilkada 2024, Artinya Elit Aceh Tak Patuh Lagi pada UUPA

"Padahal, Pasal 65 Ayat (1) UUPA jelas mengatakan Pilkada Aceh merupakan siklus lima tahunan, dan sesuai dengan norma tersebut maka Pilkada Aceh jatuh pada 2022, dan saya patuh terhadap itu. Jika ada aturan lain yang mengatur tentang Pilkada Aceh, maka itu batal demi hukum."

Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Aceh Besar Darmansyah mengatakan, Pilkada di Aceh Besar harus dilaksanakan pada 2022 karena sebagaimana termaktub dalam Pasal 65 Huruf A, B, C, dan D UUPA Nomor 11 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa masa bakti kepemimpinan kepala daerah sepanjang lima tahun.

"Demikian juga dengan penganggaran, yang mana untuk pelaksanaan pilkada tingkat provinsi bersumber dari APBA, dan untuk tingkat kabupaten/kota dari APBK," kata Darmansyah.

"Jadi tidak ada alasan lagi bahwa Pilkada di Aceh ditunda atau dilakukan pada 2024."

Menurut Darman, UUPA merupakan pedoman yang bersifat khusus dan dimiliki oleh rakyat Aceh. Oleh sebab itu, UUPA harus menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kebijakan daerah atau istilahnya Lex Spesialis derogat legi generalis.

"Yakni mengutamakan hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan yang bersifat umum. Semua pihak wajib menghormati kekhususan yang dimiliki oleh rakyat Aceh ini," katanya.

Adapun Sekretaris Partai Aceh (PA) Aceh Besar Bakhtiar, mengusulkan agar para pimpinan parpol di Aceh Besar untuk membuat sebuah rekomendasi dari hasil pertemuan tersebut.

Dengan tujuan untuk menegaskan keseriusan pimpinan parpol se-Aceh Besar dalam Pilkada 2022.

Usulan ini pun disepakati seluruh pimpinan parpol, kecuali PDIP.

Adapun rekomandasi itu berisi tiga poin, pertama, pimpinan partai politik di Aceh Besar melalui KIP Aceh Besar mendorong KIP Aceh, DPRA serta Pemerintah Aceh untuk tetap melaksanakan Pilkada Aceh tahun 2022 sesuai dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh.

Kedua, pimpinan parpol mendorong KIP Aceh Besar sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Besar untuk tetap melaksanakan Pilkada 2022.

Ketiga, pimpinan parpol melalui perwakilannya di DPRK Aceh Besar siap mendukung demi terlaksananya Pilkada Aceh Besar pada 2022.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...