Pimpinan Dewan Tolak Pengangkatan H Suwan Jadi Sekretaris DPRK Singkil

Pimpinan Dewan Tolak Pengangkatan H Suwan Jadi Sekretaris DPRK Singkil

BERITAKINI.CO, Singkil | Pengangkatan H Suwan, sebagai Seketaris DPRK Aceh Singkil menggantikan M Hilal, menuai reaksi penolakan dari kalangan legislatif setempat. 

Pimpinan DPRK Aceh Singkil menilai, pengangkatan H Suwan tidak sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, mereka tidak menyetujui dan meminta Bupati Aceh Singkil Dulmusrid meninjau kembali.

Diketahui, H Suwan dilantik sebagai Sekwan bersama sejumlah pejabat lainnya pada 13 Mei 2019 lalu.

Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin, saat memimpin Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ 2018, Rabu (12/6/2019), mengatakan, DPRK Aceh Singkil menilai penunjukan H Suwan sebagai sekwan cacat hukum, karena tanpa persetujuan dan menyurati secara tertulis pimpinan DPRK.

Dijumpai awak media disela-sela sidang diskor, Juliadi mengatakan semua pimpinan sudah sepakat menolak pengangkatan H Suwan tersebut. Bahkan, kata Juliadi, pimpinan DPRK telah menyurati bupati Aceh Singkil pada 20 Mei 2019 lalu.

Dalam surat itu, kata dia, mereka secara tegas menolak karena saat penunjukan H Suwan sebagai sekwan tidak melibatkan unsur pimpinan dewan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 205 ayat 2 yang berbunyi Seketaris Dewan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 204 ayat 1 dipimpin oleh seorang Seketaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas persetujuan pimpinan DPR kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, pada Pasal 109 ayat 2 berbunyi "Seketaris DPRK sebagaimana pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan bupati kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK."

“Semua pimpinan terkejut dengan pemilihan itu, karena tidak ada pengajuan kepada pimpinan DPRK Aceh Singkil. Sejatinya bupati wajib mengajukan tiga orang, namun hal itu tidak di lakukan,” kata Juliadi.

Atas dasar itu pula, kata dia, pergantian sekwan dinilai belum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga mereka meminta agar pengangkatan H Suwan ditinjau kembali.

“Kami meminta Bupati Aceh Singkil segera menunjuk Plt Sekwan, kalau tidak ada penunjukan Plt, DPRK tidak akan mengadakan sidang selamanya," katanya.

Terpisah, Kabag Hukum Setdakab Aceh Singkil, Asmardin mengatakan, penunjukan H Suwan sebagai sekwan sudah melalui konsultasi dengan pimpinan DPRK.

"Bupati Aceh Singkil sudah konsultasi kepada pimpinan DPRK secara lisan. Konsultasi melalui lisan itu dibolehkan, karena di dalam undang-undang tidak mesti konsultasi itu secara tertulis," kata Asmardin.

Bupati Aceh Singkil Dulmusrid mengatakan, jika pimpinan dewan tidak setuju dan menilai tidak sesuai aturan hukum, Ia mempersilahkan pimpinan menempuh jalur hukum.

"Kalau ditolak, ya silahkan tempuh jalur hukum ke PTUN," kata Dulmusrid.

Dulmusrid mengatakan, H Suwan dilantik sebagai sekwan setelah melalui proses lelang jabatan dan atas rekomendasi dari panitia seleksi, serta telah mendapat persetujuan KASN.

"Jadi pelantikan H Suwan menggantikan Plt M Hilal sebagian Sekwan sudah memenuhi syarat," kata dia.

Pantauan BERITAKINI.CO hingga pukul 19.00 WIB, sidang paripurna saat ini belum dilanjutkan dan masih diskor hingga waktu yang belum ditentukan.

Editor
Rubrik
Pemprov Aceh

Komentar

Loading...