Pimpinan DPRK Aceh Singkil Belum Dikukuhkan, Imbas Dualisme PNA?

Pimpinan DPRK Aceh Singkil Belum Dikukuhkan, Imbas Dualisme PNA?
Sekretaris DPRK Aceh Singkil Suwan

BERITAKINI.CO, Singkil | Pelantikan tiga pimpinan definitif DPRK Aceh Singkil terkendala, diduga akibat persoalan dualisme kepengurusan Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Sebelumnya, pada 26 September 2019 lalu, tiga nama telah diumumkan dalam paripurna DPRK Aceh Singkil sebagai pimpinan definitif, masing-masing, Hasanuddin Aritonang Ketua (Golkar), Amaliun Wakil ketua I (NasDem) dan Syafriadi Manik wakil ketua II (PNA).

Nama terakhir merupakan usulan PNA hasil KLB pimpinan Samsul Bahri alias Tiyong.

Nama-nama tersebut lantas dikirimkan ke Gubernur Aceh untuk di-SK-kan.

"Sampai saat ini belum kita laksanakan (pengukuhan) karena belum turun SK dari gubernur Aceh," kata Sekretaris DPRK Aceh Singkil, Suwan, Kamis (10/10/2019).

Kata dia, sepekan setelah diserahkan ke Biro Hukum Setda Aceh, pihaknya melakukan koordinasi ihwal perkembangan SK itu.

“Merespon itu, Pak Restu Kabiro Pemerintah mengatakan bahwa sudah dalam kajian pimpinan. Bahasa sudah kajian pimpinan itu, saya menafsirkan setidaknya sudah dibahas sekda dan gubernur," katanya.

Namun, belum sampai SK itu dikeluarkan, kepengurusan PNA kubu Irwandi Yusuf menggugat PNA versi KLB pimpinan Samsul Bahri alias Tiyong ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

"Secara detail saya tidak mengetahui apa persoalan, yang pasti kami melihat ada persoalan intern partai. Itulah yang menjadi pertimbangan pihak provinsi," katanya.

Sebetulnya, kata dia, pihaknya ingin biro hukum memastikan secara tertulis alasan keterlambatan itu sehingga nanti DPRK Aceh Singkil bisa mengambil sikap, dan bisa disampaikan kepada pimpinan dan anggota.

“Yang kita khawatir, kita juga kejar-kejaran dengan jadwal pembahasan KUA-PPAS APBK 2020, karena paling lambat 30 November 2019 harus sudah disahkan. Sementara sampai saat ini alat kelengkapan dewan belum terbentuk,” katanya.

Ia mengaku hampir setiap hari ditanyai oleh anggota DPRK Aceh Singkil kelanjutan proses SK pimpinan definitif tersebut.

Baca: Irwandi Gugat Tiyong Cs ke PN Banda Aceh

"Ya kita memaklumi juga apa yang mereka khawatirkan saat ini, karena jika target pembahasan anggaran 2020 tidak tercapai bisa berpengaruh kepada hak-hak keuangan mereka seperti gaji, tunjangan dan lainnya," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...