Pilkada Aceh Diseragamkan dengan Agenda Nasional, Pakar Hukum Lihat Celah Ini

Pilkada Aceh Diseragamkan dengan Agenda Nasional, Pakar Hukum Lihat Celah Ini
Pakar hukum Universitas Syiah Kuala Mawardi Ismail

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail menilai surat Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan Pilkada Aceh diselenggarakan serentak dengan pilkada secara nasional, bukanlah sebuah keputusan yang telah bulat dan final.

Malah, surat yang ditujukan kepada gubernur Aceh itu, justru mengisyaratkan sebuah celah di mana Kemendagri bisa saja menganulir surat tersebut lewat keputusan Mendagri Tito Karnavian, pimpinan Dirjen Otda.

Menurut Mawardi, persoalan yang sepenting itu memang sudah seharusnya ditangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bukan Dirjen Otda.

“Itulah sebabnya, surat tersebut terkesan seperti memberikan peluang pada Mendagri untuk menganulir jika ada terjadi perubahan ‘cuaca’ ke depan. Karena ini ditandatangani Dirjen Otda, nanti kalau terjadi apa-apa, menteri bisa menganulirnya,” kata Mawardi, Jumat (23/4/2021).

Mawardi juga menukilkan bahwa pada fenomena penerbitan surat itu mengandung fakta menarik di mana surat tersebut diketahui setelah DPR Aceh, Komisi II DPR RI, Tokoh Aceh di Jakarta bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, yang juga dihadiri Dirjen Otda Akmal Malik.

“Mahfud dalam pertamuan itu mengatakan akan berkoordinasi dengan presiden, dan Kemendagri juga siap melaksanakan apapun keputusan politik dari pemerintah untuk Pilkada Aceh, namun besoknya surat itu viral,” katanya.

Hal-hal seperti ini, kata Mawardi yang mengidentifikasikan bahwa sikap pemerintah pusat memang sudah tegas tapi belum begitu tegas. 

“Karena itu, peluang terjadinya perubahan untuk Pilkada Aceh masih terbuka walaupun tidak lebar,” kata Mawardi.

Terlebih lagi, kata Mawardi, Aceh sudah lebih dulu mengalami pengalaman penundaan pilkada. Itu terjadi saat pilkada yang seharusnya dilangsungkan pada 2011, tapi ditunda hingga 2012.

Karena itu, kata Mawardi, penundaan pilkada bukan lah barang baru di Aceh. 

“Pada 2012 lalu, Pilkada Aceh pernah ditunda karena beberapa waktu menjelang pilkada, partai lokal belum mendaftar ke KIP Aceh. Dan saat itu pemerintah menganggap tanpa keikutsertaan partai lokal Pilkada Aceh kurang berarti,” katanya.

Oleh karenanya, melalui putusan sela Mahkamah Konstitusi, diperintahkan untuk memperpanjang masa pendaftaran.

“Penundaan Pilkada Aceh oleh pemerintah pusat juga bukan suatu hal yang tidak mungkin. Namun penundaan itu haruslah dilakukan dengan cara konstitusional. Karena itu, Aceh juga bisa lakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sehingga kalau nanti keluar keputusan Mahkamah Kontitusi yang membatalkan berlakunya undang-undang tersebut untuk Aceh, baru pemerintah bisa terikat, mungkin kejadian pada tahun 2012 lalu bisa di ulang lagi,” katanya

Menurut Mawardi, sejauh ini pusat berani menegaskan pilkada diserentakan tahun 2024 karena Aceh hanya berfokus pada lobi berlandaskan UUPA dan tidak menggambarkan kerugian politis jika pilkada dilaksanakan tahun 2024.

“Harusnya jangan argumentasi UUPA saja, kita harus bisa yakinkan kepada pemerintah pusat selain UUPA masih banyak kerugian lainnya yang didapatkan Aceh ke depannya jika dipimpin oleh Pj dengan waktu yang lama,” katanya.

Komentar

Loading...