Pidie Tak Dapat DID, Dewan: Sebodoh-Bodohnya Pemerintah, Minimal Rp 10 Miliar Dapat

Pidie Tak Dapat DID, Dewan: Sebodoh-Bodohnya Pemerintah, Minimal Rp 10 Miliar Dapat

BERITAKINI.CO, Sigli | Sudah tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Pidie tidak lagi mendapatkan kucuran Dana Insentif Daerah (DID) yang jumlahnya puluhan miliar.

Kondisi tersebut dikritisi anggota DPRK Pidie, Awaluddin yang menganggap ada yang tidak becus dalam menjalankan tugas di pemerintahan saat ini.

"Kinerja pemerintah saat ini saya anggap lemah dan tidak cepat tanggap," kata Awaluddin kepada BERITAKINI.CO, Sabtu (23/11/2019).

Padahal, Pemerintah Kabupaten Pidie kerap mendapatkan perdikat Wajar Tanpa Pengengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang merupakan salah satu kriteria utama untuk mendapatkan dana DID tersebut.

Begitu juga dengan berapa variabel kinerja lain yang menurut Awaluddin mulai meningkat, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan lain yang mulai membaik.

"Atas dasar itu, seharusnya kita dapat (DID). Tapi jadi pertanyaan kita, kenapa tidak dapat? Apa karena aparatur yang lemah atau memang ada hal yang lain yang mungkin kita tidak tau," sambung Awaluddin.

Hingga saat ini, dirinya mengaku belum mendapatkan jawaban kongkrit dari pemerintah daerah terkait kendala yang dihadapi pemerintah sehingga peluang mendapatkan suntikan DID tersebut tidak terealisaai.

Terakhir, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk mendapatkan dana insentif tersebut, salah satunya soal keterlambatan pengesahan qanun APBK yang melewati batas waktu.

"Tapikan ada indikator lain juga yang mempengaruhi dan itu tidak dijelaskan TAPD saat pembahasan KUA-PPAS 2020, apalagi Pidie sudah dapat WTP, pelayanan ASN sudah mulai bagus dan nilai agregat palayanan kita bagus, tapi kenapa kita tidak dapat? karena sebodoh-bodohnya kabupaten, sedikitnya Rp 10 miliar harusnya dapat," cetusnya.

Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud mengakui tiga tahun terakhir pemerintah tidak mendapatkan DID.

"Setahu saya 2016 terakhir Pidie mendapatkan DID, tapi sebelum-sebelumnya juga tidak dapat," kata Fadhlullah.

Soal tak dapat DID, Fadhlullah yakin dewan di DPRK Pidie tau permasalahannya, meski tetap mempertanyakan masalah tersebut dalam rapat pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2020 beberapa waktu lalu.

Sebab untuk mencapai kriteria dan beberapa indikator untuk menentukan kelayakan suatu daerah mendapatkan DID, eksekutif hasus legialatif, sebagai satu kesatuan pemerintah daerah.

"Saya kira, kalau kita mau mendapatkan DID ya harus ada dukungan dan kerja keras dari dua pihak inilah (eksekutif dan legislatif yang paling menentukan," sambungnya.

Kriteria untuk mendapatkan DID, kata Fadhlullah, pengesahan APBK tepat waktu, disamping ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi, seperti WTP dan DPMPTSP.

"Ke depan kita harapkan legislatif tidak hanya sekedar mendukung, tapi harus lebik tinggi lagi semangat kerja untuk mesyarakat kita, tapi selama ini sudah sangat mendukung," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...