Pidie Satu-satunya Kabupaten yang Belum Ajukan Program DOKA 2022

Pidie Satu-satunya Kabupaten yang Belum Ajukan Program DOKA 2022
Pemerintah kabupaten/kota di Aceh mengikuti Musrenbang RKPA 2022 di Banda Aceh pada 5 April 2021 lalu

BERITAKINI.CO, Sigli | Pemerintah Kabupaten Pidie belum menyerahkan usulan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota (DOKA) 2022 kepada Pemerintah Aceh.

Seharusnya, sesuai Pasal 28 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus, usulan program dan kegiatan DOKA tersebut harus disampaikan kepada Bappeda Aceh paling lambat tujuh hari sebelum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2022. 

Adapun Musrenbang RKPA 2022 telah dilangsungkan pada 5 sampai 22 April 2021 lalu. Di mana agenda akhir Musrenbang tersebut adalah pembahasan desk usulan program/kegiatan sumber DOKA 2022 yaitu pada 19-22 April 2021.

Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Muhammad Ridha mengakui keterlambatan penyiapan dokumen usulan DOKA tersebut. 

Dokumen itu, kata dia, kini masih berada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie. 

“Kami serahkan pada Senin 26 April 2021 lalu untuk dibahas bersama,” katanya, Kamis (29/4/2021).

Dokumen usulan yang disampaikan tersebut memuat hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, di mana masing-masing kecamatan mencantumkan 15 prioritas dan ada di Sistem Informasi Pemerintah Darerah (SIPD).

"Kemarin saya, pak sekda, Asisten I dan pimpinan DPRK sudah duduk membahas masalah ini," kata Ridha. 

Namun dalam rapat itu, pihaknya berharap DPRK membahas dulu usulan program kegiatan DOKA jatah Pidie yang mencapai Rp 120 miliar, kendati ada permintaan dewan agar bisa dimasukkan juga usulan mereka dalam dokumen DOKA 2022 tersebut. 

"Mereka minta waktu untuk menyusun usulan dari anggota dewan paling lama besok dan terhitung mulai kemarin," kata Muhammad Ridha. 

Terpisah, Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail mengakui pihaknya sudah mengelar rapat konsultasi antara pimpinan DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) terkait rencana pembahasan hingga persetujuan bersama. 

"Dalam waktu dekat kita bahas bersama, sesuai mekanisme yang berlaku di dewan," kata Mahfuddin. 

Mahfuddin juga mengaku pihaknya baru menerima usulan program DOKA 2022 pada Senin, 26 April lalu, padahal seharusnya dokumen tersebut harus diterima Bappeda Aceh pada 5 April lalu. 

"Di Aceh, hanya Pidie yang melewati batas penyampaian usulan program DOKA," kata Mahfuddin.

Rubrik

Komentar

Loading...