Pidie Jaya Tak Pernah Anggarkan Penerapan Hukuman Cambuk, Pelanggar Hanya Dipenjara

Pidie Jaya Tak Pernah Anggarkan Penerapan Hukuman Cambuk, Pelanggar Hanya Dipenjara
Ilustrasi terpidana pelangar syariat

BERITAKINI.CO, Sigli | Sejak pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pemkab Pidie Jaya belum pernah menerapkan eksekusi cambuk terhadap pelanggar syariat. Kalau pun ada, itu baru sekali.

Hal ini dibenarkan Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP-WH Pidie Jaya, Jamaluddin yang dikonfirmasi BERITAKINI.CO.

"Tidak pernah ada acara hukum cambuk di depan umum di Pidie Jaya, jika tak salah baru sekali dilaksanakan selama lahir kabupaten ini," kata Jamaluddin, Selasa (3/12/2019).

Meski Satpol PP WH hampir tiap tahun menawarkan program tersebut untuk disetujui dengan mengalokasikan anggaran.

Kenyataanya, program eksekusi cambuk yang diusulkan tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

"Ada kita usul, tapi entah bagaimana, pokoknya tidak ada anggaran sebelumnya untuk kita gelar hukuman cambuk," timpa Jamaluddin.

Setelah beberapa kali gagal, pihaknya pun diberi angin segar, bahwa tawaran program cambuk tersebut akan diakomodir dalam APBK 2020.

Hal itu juga lantaran ada desakan-desakan dari beberapa pihak terkait.

"Tahun ini entah ada anggarannya, kita sudah usulkan sudah, sudah kita sampaikan juga ke DPR dan  mendapat dorongan juga dari pihak terkait. Insya Allah mungkin ada tahun ini," ujar Jamaluddin.

Terpisah, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya, Aulia mengatakan pihaknya masih kerap menangani perkara hukum jinayat, hanya saja para terpidana tidak putuskan eksekusi cambuk.

Hal itu lantaran pemerintah setempat belum siap dalam hal pengaggaran, sehingga para terpida dihukum kurungan penjara.

"Perkara qanun ada, cuma berhubung Pemda tidak tersedia anggaran untuk eksekusi uqubat cambuk, jadi hukuman selama ini bagi terpida di penjara," kata Aulia.

Rubrik

Komentar

Loading...