Demo Petani Kopi Menangis di DPRK Bener Meriah Ingin Qanun Disahkan dan Duit APBK Disisihkan

Demo Petani Kopi Menangis di DPRK Bener Meriah Ingin Qanun Disahkan dan Duit APBK Disisihkan

BERITAKINI.CO, Redelong | Massa yang menamakan dirinya Petani Kopi Menangis (PKM) melancarkan aski demonstrasi di DPRK Bener Meriah, Senin (19/10/2020).

Mereka menuntut para wakil rakyat segera mengesahkan Qanun Kopi Bener Meriah.

Amatan BERITAKINI.CO, aksi yang dimulai sejak pagi tadi itu aksi sempat berlangsung panas. Massa yang mencoba masuk ke halaman gedung DPRK, terhalang pagar yang ditutup.

Mereka pun mendobrak pagar hingga roboh. Massa kemudian berhadap-hadapan dengan petugas yang telah membentuk pagar betis.

Aksi saling dorong tak terhindarkan. Satu anggota Satpol PP dilaporkan terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga terinjak-injak.

Sementara di dalam ruang sidang utama DPRK, para wakil rakyat sedang menggelar rapat paripurna Rancangan KUA-PPAS 2021.

Namun begitu, Ketua DPRK Bener Meriah Muhammad Saleh akhirnya keluar juga menemui demonstran.

Mereka pun akhirnya diajak untuk masuk ke gedung DPRK untuk beraudiensi.

Di hadapan para anggota DPRK, salah satu pendemo, Konadi Adhani menilai bahwa legislatif dan eksekutif sama sekali tidak ada upaya untuk mengatasi persoalan petani kopi saat ini.

“Kami hadir kemari dari hati nurani kami, kami tidak ditunggangi, tidak ada mobilisasi massa. Kami hadir kemari dicegah di depan pak, kami tidak ingin dibenturkan dengan bapak petugas keamanan,” teriak Konadi.

Ditambahkan, jika seluruh anggota DPRK sebelumnya menjumpai pihaknya, kemungkinan insiden adu mulut dan saling dorong dengan pihak petugas keamanan tidak akan terjadi.

“Hati nurani bapak di mana? Kami dijemur dulu di luar. Kita juga manusia biasa pak, kami datang kemari ingin menyampaikan aspirasi orang tua kami khususnya masyarakat petani kopi,” katanya.

Disampaikan, untuk anggaran 2021 pihaknya meminta agar tak semua digunakan untuk pembangunan fisik.

“Sisihkan sedikit bagaimana menyiapkan koperasi, mengawasi petani. Intinya dengan kondisi masyarakat saat ini, anggaran tersebut diutamakan untuk sektor pertanian dan perkebunan,” teriaknya lagi

Selain itu ia juga mengatakan, pada Program Legislasi Daerah Tahun 2020 Nomor 180/122 tanggal 22 Januari 2020 lalu telah disepakati pembentukan Qanun Kopi.

“Tapi sampai detik ini sudah semester ke empat belum ada gambaran apapun dari pihak DPRK,” katanya.

“Kami tidak tau usulan qanun itu terhentinya di mana, intinya sampai sekarang tidak ada gambaran dari DPRK. Kami mendesak DPRK mengesahkan qanun itu.”

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Bener Meriah Praksi PKB Zulham mengatakan pihaknya mengakui jika qanun kopi masuk dalam salah satu daftar prolegda 2020.

“Kami diminta oleh pendemo kalau qanun itu dibahas selesai dalam tujuh hari, jadi tidak mungkin kami sanggup menyelesaikan dalam waktu sesingkat itu, karena itu butuh proses, belum lagi kami harus melakukan Rapat Dengar Pendapat dari pihak terkait,” katanya.

Ditambahkan, dalam proses pembahasan rancangan qanun tersebut pihaknya juga harus memanggil tim akademis dan uji publik.

“Intinya rancangan qanun kopi drafnya sudah ada. Tahapan-tahapannya sudah kita jalankan dan yang menginisiasi sudah selasai. Tapi ini butuh pematangan-pematangan lagi agar tujuannya dia tidak prematur,” tutupnya.

Rubrik

Komentar

Loading...