Pesantren ini Dapat Alokasi Rp 3 Miliar, Pimpinan Dayah Lain Protes

Pesantren ini Dapat Alokasi Rp 3 Miliar, Pimpinan Dayah Lain Protes
ILUSTRASI NET

BERITAKINI.CO, Singkil | Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2019 mengalokasikan dana bantuan untuk pembangunan sejumlah dayah di wilayah itu.

Khusus untuk dayah modern terpadu Syekh Abdurrauf As-Singkili, pemerintah diketahui menganggarkan dana senilai Rp 3 miliar, yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus).

Rencana pemerintah Singkil memploting anggaran untuk dayah modern terpadu Syekh Abdurrauf As-Singkili tersbut, kini justru menuai protes dari sejumlah pimpinan dayah di wilayah itu. Mereka menilai, bantuan itu tidak adil.

“Patut dipertanyakan. Sebab hasil verifikasi dari tim akreditasi dayah dari Banda Aceh, pesantren tersebut masuk katagori non tipe. Artinya belum masuk dalam kategori dayah,” kata pimpinan dayah Hafidz Rizkullah Aceh Singkil, Hambalisah Sinaga, Jumat (16/11/2018).

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah mengkaji ulang rencana penyaluran bantuan dana pembangunan untuk dayah di Aceh Singkil pada tahun 2019 mendatang.

“Ini perlu dikaji ulang apakah sudah pada peruntukannya atau tidak. Jangan sampai ke depan jadi masalah dan terjadi ketidakadilan,” ujarnya.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Singkil, Amir Hasan, dikonfirmasi BERITAKINI.CO, membenarkan bahwa usulan dana otsus untuk pesantren modern terpadu Syech Abdurrauf nominalnya mencapai Rp 3 milyar.

"Ya, ada Rp 3 miliar diploting anggaran ke situ dalam bentuk 6 kegiatan fisik. Saya hanya menerima, usulan ini sudah ada data-datanya,” kata Amir.

Untuk dayah-dayah lain yang menerima bantuan dana otsus, kata Amir, mendapat ploting anggaran masing-masing Rp 500 juta.

“Saya tidak mengetahui kenapa jumlahnya berbeda. Orang BAPPEDA lah yang tahu, karena saya hanya menerima yang sudah jadi,” kata Amir.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil Drs Azmi mengatakan, ploting anggaran untuk dayah-dayah tersebut dilakukan berdasarkan pengajuan dari pimpinan dayah dan telah dibahas dalam musrembang.

Jika ada kelompok masyarakat atau pimpinan dayah yang merasa belum mendapat perhatian, Sekda menyarankan agar pihak terkait menyurati pemerintah daerah agar rencana tersebut dapat direvisi.

"Tinggal disurati pemerintah daerah untuk dimohonkan agar rencana anggaran tersebut direvisi dan ditujukan ke bupati tembusan DPRK, Bappeda dan Instansi lain yang dianggap perlu. Tanpa disurati dan diurus, maka tidak ada revisi," kata Sekda.

Rubrik

Komentar

Loading...