Permintaan Ganti Taqwallah Dinilai Telah Wakili Keinginan Kolektif Rakyat Aceh

Permintaan Ganti Taqwallah Dinilai Telah Wakili Keinginan Kolektif Rakyat Aceh
Taqwallah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pengamat Kebijakan Publik Dr Nasrul Zaman menilai permintaan Wakil Ketua DPRA Hendra Budian agar gubernur Aceh memberhentikan Taqwallah dari jabatan sebagai Sekda Aceh, sudah mewakili permintaan kolektif rakyat Aceh.

Menurutnya, DPRA meminta itu karena masyarakat telah muak dengan buruknya tata kelola anggaran selama Taqwallah menjadi top birokrat di Aceh.

“Jadi menurut saya sudah benar permintaan itu," kata Nasrul, Rabu (6/10/2021).

Taqwallah yang pada tahun 2019 resmi menjabat sebagai sekda, kata Nasrul, sebetulnya diharapkan bisa memperbaiki tata kelola anggaran Pemerintah Aceh. 

Namun nyatanya, hingga tahun 2021, kinerjanya tidak ada perubahan signifikan. 

"Bayangkan untuk tahun 2020 saja, duit Aceh yang tak mampu dibelanjakan mencapai Rp 3,96 triliun. Adapun untuk 2021, per Oktober, serapan anggaran tidak sampai 50 persen. Bayangkan berapa silpa kita tahun ini, memang dia tidak mampu kerja," ujarnya.

Oleh karena itu Nasrul mendukung permintaan dari pimpinan DPRA  agar gubernur Aceh mengganti  pucuk pimpinan birokrasi tersebut. 

"Dia (Taqwallah) bukan kelas leadership, dia kelas manager ya, nampak dari cara dia memimpin," ujarnya.

Baca juga:

Ugal-ugalan Benar, Pemerintah Aceh Habiskan Rp 6,2 Miliar untuk Bayar Gaji Tim dan Sekretariat TAPA 

Miliaran Duit APBA Terkuras untuk Gaji TAPA, The Aceh Institute: Merugikan Keuangan Negara, Hukum Harus Ditegakkan!

Adapun cara untuk melakukan pergantian, kata dia, gubernur Aceh cukup mengirimkan surat kepada Presiden melalui Mendagri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah.

"Di mana pada Pasal 17 dan 18 pada peraturan itu mengatakan pemberhentian sekda hanya dapat dilakukan dalam waktu dua tahun atau lima tahun sejak diangkat dalam jabatannya," ujarnya.

“Mengacu pada hal itu, Sekda bisa diberhentikan dengan cepat, apalagi jika dilampirkan rekomendasi dari DPRA yang pastinya akan melampirkan catatan buruk sekda sebagai alasan permintaan pemecatanya. Kalau sudah begitu, saya yakin presiden tidak menolak, sudah bisa langsung dipecat.” 

Kemudian untuk pengisi kekosongan jabatan, kata Nasrul, gubernur bisa mengusulkan nama-nama yang lolos tiga besar pada seleksi pemilihan sekda 2019 lalu.

"Di mana diantaranya ada nama Jakfar dan Kamaruddin," ujarnya.

Namun jika permintaan dari DPRA tersebut tidak juga diindahkan oleh gubernur Aceh, maka bisa diduga gubernur benar-benar tidak ingin memikirkan Aceh.

"Mungkin gubernur perlu orang yang jadi martir ya seperti Taqwallah, yang bisa pasang badan atas kesalahannya dan yang tidak tahu malu juga dengan kritikan dewan, kalau masih bertahan bisa dipastikan anggaran 2022 lebih kacau dari 2021," ujarnya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...