Penyidik Kejati Aceh Periksa 7 Orang Terkait Kasus Korupsi Keramba Jaring Apung Sabang

Penyidik Kejati Aceh Periksa 7 Orang Terkait Kasus Korupsi Keramba Jaring Apung Sabang

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh kembali memeriksa 7 orang terkait kasus korupsi proyek Keramba Jaring Apung (KJA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2017 Sabang.

Ketujuh orang tersebut masing-masing, dua dari tim Pokja KKP, yakni Moh Muhaimin dan Navy Novy Jefrry Watupongoh; dua tim teknis KKP, yakni Kristian Maikal dan Dadityo Budi; Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Perinus), M Yana Aditya; Dirut Keuangan PT Perinus, Henda Tri Retnadi; dan Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Pendidikan.

“Ketujuh orang tersebut diperiksa sebagai saksi,” kata Kasi Penkum Humas Kejati Aceh Munawal, Kamis (4/7/2019).

Sebelumnya, pada Selasa lalu, penyidik juga telah memeriksa empat saksi dalam kasus ini.

Mereka adalah KPA Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan KKP, Slamet Soebjakto; Bendahara Pengeluaran Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan KKP, Nurlaela; Anggota Tim Pelaksana Pengadaan Percontohan Budidaya Laut Lepas Pantai KKP, Muaz; dan karyawan PT Surveyor Indonesia.

Munawal menjelaskan, penyidik menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum pada proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dimenangkan oleh PT Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp 45,5 miliar lebih ini.

“Bahwa terdapat indikasi melanggar hukum pada pekerjaan paket pengadaan Percontohan Budidaya Ikan Lepas Pantai (KJA offshore) di Kota Sabang Tahun 2017,” kata Munawal.

Rekanan, kata Munawal, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu sesuai kontrak yang diduga akibat kelalaian, serta lemahnya pengawasan dari PT Perinus maupun seksi pengawasan dan pengendalian pada PT Perinus sesuai dengan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 93 ayat 1 dan ayat 2.

Selain itu, penyidik juga menemukan adanya indikasi kelebihan bayar yang tidak sesuai dengan termin sebagaimana dalam perjanjian yaitu termin I dibayarkan 50 persen dari harga kontrak barang (7 item), namun telat berada di lokasi perakitan BPKS Sabang.

Lalu termin II dibayarkan lagi 25 persen bila workboat dan net cleaner berada di lokasi perakitan dan 100 persen setelah semua dirakit, namun ternyata perakitan dilakukan oleh pihak Norwegia padaJanuari 2018, sedangkan pada 29 Desember 2017 PT Perinus telah dibayar sebesar Rp  40,8 miliar lebih.

Bahwa PPK KKP telah membayarkan sebesar 89 persen dari yang seharusnya 75 persen, yang artinya terdapat kelebihan pembayaran 14 persen atau Rp 6,63 miliar.

Rubrik
Pemprov Aceh

Komentar

Loading...