Penyegelan Kantor KONI Aceh dan Kolam Renang Tirta Raya Adalah Tindakan Penghambat Pembangunan

Penyegelan Kantor KONI Aceh dan Kolam Renang Tirta Raya Adalah Tindakan Penghambat Pembangunan
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad mengatakan, agenda pembangunan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (APBA) adalah kegiatan kenegaraan yang harus dijaga dari gangguan keamanan dan korupsi.

“Jadi jika ada pihak yang menghalang-halangi dapat dianggap sebagai kelompok penghambat pembangunan. Dan itu tindakan inskonstitusional,” kata Zulfikar Muhammad dalam pernyataan, Selasa (6/8/2019).

Pernyataan ini merespon fenomena penyegelan yang dilakukan Kodam IM terhadap lokasi proyek Pemerintah Aceh, karena proyek dikerjakan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Kodam IM yang menyatakan sebagai pemilik lahan.

“Terkait ada sengketa kepemilikan aset antara TNI dan pemerintah daerah dapat diselesaikan dengan cara lain. Jadi dengan demikian pembangunan tetap berjalan sesuai dengan target. Aset itukan bukan milik pribadi jadi kenapa harus disegel sepihak, baik berada ditangan TNI atau Pemerintah Aceh, tetap milik Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Panglima Kodam Iskandar Muda sebagai Unity Force (kesatuan komando), katanya, tidak boleh bergerak atau bertindak di luar arahan panglima TNI.

“Jika menurut TNI bahwa Plt gubernur dan atau kadispora adalah orang yang melakukan tindakan sewenang-wenang, maka mereka dapat diproses hukum sesuai ketentuan. Jika butuh bantuan hukum, Koalisi NGO HAM Aceh siap memberikan,” ujarnya.

“Bahkan jika tindakan Plt tersebut dapat diduga telah mengganggu aset keamanan yang dapat mengganggu sistem keamanan nasional baik keseluruhan maupun sebagian maka dapat tangkap saja Plt-nya.”

Selain itu, jika pembangunan yang dilakukan Pemerintah Aceh dirasakan menyalahi aturan lain yang ada tentang potensi salah perencanaan atau ada potensi korupsi, kata Zulfikar, maka Plt gubernur dapat dipidana sesuai proses hukum berlaku.

Bagi masyarakat , lanjutnya, kolam renang itu adalah wahana keluarga yang sangat dibutuhkan.

Begitu juga gedung KONI Aceh yang menjadi tempat perhimpunan olah ragawan dan tempat pembinaan atlet Aceh yang tetap harus ada. Karena itu harapan masyarakat pembangunan dua fasilitas tersebut dapat bejalan lancar.

Baca: Segel Gedung KONI dan Kolam Tirta Raya, Begini Penjelasan Kodam IM

“Koalisi NGO HAM Aceh minta Plt besikap ‘jantan’ dalam permasalahan ini dengan memberi penjelasan ke publik karena anggaran yang digunakan untuk membangun aset ini menggunakan uang daerah, jangan sampai adanya dugaan ketidakmampuan Plt gubernur Aceh dalam mengendalikan pembangunan dan menyelesaikan masalah yang ada selama ini dapat memperbanyak masalah baru di Aceh. Saran saya segera selesaikan persolan ini atau jika ragu-ragu mundur saja.”

Rubrik

Komentar

Loading...