Penyebab Nova Bisa Raup Rp 100 Juta per Bulan Tanpa Dasar Hukum 

Penyebab Nova Bisa Raup Rp 100 Juta per Bulan Tanpa Dasar Hukum 

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh mencatat bahwa suksesnya gubernur Aceh meraup pundi-pundi tambahan senilai Rp 100 juta per bulan dari APBA 2020, meski tanpa dasar hukum, dikarenakan beberapa hal.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020, BPK menyebutkan bahwa hal itu, di antaranya, terjadi karena kepala Biro Hukum Setda Aceh tidak melakukan kajian hukum atas penetapan Peraturan Gubernur Tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh yang memuat tentang insentif khusus gebernur tersebut.

Selain itu, sekretaris daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh dan Pengguna Anggaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku saat menyetujui usulan penganggaran insentif khusus gubernur serta tidak optimal melakukan pengendalian keuangan dalam kewenangannya.

"Kepala Biro Hukum Setda Aceh juga tidak optimal melakukan analisa draf pengajuan rancangan pergub supaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi," tulis BPK dalam LHP tersebut.

Seperti diberitakan, BPK mengungkap bahwa Nova meraup penghasilan berupa insentif khusus gubernur senilai Rp 100 juta per bulan, di samping penghasilan resminya seperti gaji, tunjangan, pengahasilan lainnya, dan belanja penunjang operasional (BOP).

Tapi penghasilan yang diterimanya itu diragukan legalitasnya. 

Ini karena duit yang dia terima itu tak sepenuhnya memiliki dasar hukum yang jelas.

Lihat juga: 

Pada 2020 lalu, Nova meraup Rp 990 juta, setelah dipotong pajak dan zakat.

BPK menyebutkan bahwa Kasubdid Anggaran Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM tak mampu menunjukkan dasar hukum penganggaran insentif khusus untuk gubernur Aceh tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...