Penolakan PT. EMM, Mahasiswa Gelar Demo Serentak

Penolakan PT. EMM, Mahasiswa Gelar Demo Serentak

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Aksi lanjutan kembali dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh untuk menolak keberadaan PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM).

Aksi demo berlangsung di depan gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Senin (15/10/2018). Tidak hanya di gedung parlemen, para mahasiswa juga menggelar aksi yang sama di kantor Gubernur Aceh dan bundaran Simpang Lima.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa spanduk, poster serta alat pengeras suara untuk menyampaikan sikap penolakan terhadap perusahaan tambang yang berada di Nagan Raya dan Aceh Tengah itu.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan, keberadaan PT. EMM di Aceh tidak memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Justru, perusahaan ini dianggap akan menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala besar.

"Kita menolak PT. EMM dan segala jenis pertambangan lainya yang berada di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya dan Pegasing, Aceh Tengah," kata Korlap Sutrisno.

Pada aksi kali ini, para mahasiswa menyampaikan 12 butir tuntutan, diantaranya, meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk membatalkan AMDAL PT. EMM.

"Kita juga meminta kepada Kementerian ESDM untuk menghentikan segala bentuk aktivitas baik yang akan dan sedang berjalan di PT. EMM," tegasnya.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menyurati pemerintah pusat. "Pemerintah Aceh dan DPRA harus menyurati pemerintah pusat untuk mencabut izin usaha tambang PT. EMM," tambahnya.

Aksi mereka ini direspon langsung oleh Komisi II DPR Aceh yang diwakili oleh Ketua Komisi II Nurzahri.

Nurzahri mengatakan, pihaknya juga telah sepakat untuk tidak mengizinkan PT. EMM beroperasi di Aceh.

"Apa yang disampaikan kepada kami, sebenarnya sudah kami tindaklanjuti. Kami telah mengadakan beberapa rapat. Kami sudah memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus ini diantaranya Pemkab Nagan Raya dan dari pihak perusahaan," kata Nurzahri.

Dalam agenda rapat di Komisi II, sambung Nurzahri, pihaknya juga telah membuat keputusan. "Yang pertama, kami komisi II sepakat menolak kehadiran PT EMM di Aceh. Yang kedua, kami mendesak gubernur Aceh untuk melakukan segala upaya untuk menghentikan operasi PT EMM di Aceh."

"Dan yang ke tiga, kami akan melakukan perlawanan terhadap siapapun, terhadap organisasi apapun yang membela PT EMM di Aceh," ujarnya.

Menurut Nurzahri, ketiga rekomendasi tersebut, akan dibawa dalam agenda rapat paripurna DPRA yang direncanakan akan dilakukan pada awal November mendatang.

"Ketiga keputusan komisi ini akan kami bawa dalam rapat paripurna untuk meminta keputusan lembaga, supaya menjadi keputusan lembaga dan negara. Sehingga siapapun yang melawan negara maka itu akan kita lawan bersama," tegasnya.

Nurzahri menuturkan, aktivitas pertambangan PT. EMM telah dikeluarkan izin oleh pemerintah pusat seluas 10 ribu hektar lebih.

"Kami melihat, dari 10 ribu itu, 8 ribu diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung. Sehingga pemerintah Aceh harus bergerak cepat. Sebenarnya simpel saja, tinggal diperpanjang saja moratorium tambang," pungkasnya.

Di Aceh Barat, seratusan mahasiswa juga berunjukrasa di Tugu Pelor Meulaboh, depan kantor DPRK setempat. Mereka juga menuntut pemerintah pusat untuk segera mencabut izin PT EMM di Kecamatan Beutong Ateuh Benggala, Kabupaten Nagan Ray.

"Kita menuntut dalam kurun waktu 6 hari, jika tidak maka masyarakat sudah siap mati untuk mempertahankan hak atas tanah masyarakat," kata koordinator aksi, Masykur di Meulaboh. | MAG 002 | AIDIL

Rubrik

Komentar

Loading...