Penjelasan Nova Soal Duit Refocusing APBA 2020

Penjelasan Nova Soal Duit Refocusing APBA 2020

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah akhirnya menjelaskan nilai ril anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di Aceh.

Termasuk rincian kemana saja anggaran, yang sering disebut dana refocusing, itu akan dibelanjakan.

Jawaban itu disampaikan dalam paripurna dengan agenda mendengar jawaban gubernur atas interpelasi DPRA, kemarin.

Nova menjelaskan bahwa dasar penyesuaian dan realokasi anggaran untuk difokuskan membiayai penangan pandemi itu adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Coronavirus  Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid- 19 dalam Rangka Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diundangkan pada 31 Maret 2020.

“Kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 2 April 2020,” katanya.

Kemudian Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020.

Terkhir adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2020.

Tahapan Proses

Diawali pada 1 sampai 7 April 2020, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan SKPA melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau yang tidak prioritas, untuk ditunda pelaksanaannya, seperti perjalanan dinas, pelatihan, kegiatan yang belum lengkap dokumen.

Sehingga terkumpul hasil rasionalisasi sebesar Rp 1,7 triliun yang akan diperuntukan untuk penanganan Covid-19 untuk tiga kegiatan utama yakni Rp 7,4 miliar untuk penanganan bidang kesehatan, Rp 215 miliar untuk dampak ekonomi, dan Rp 1,37 triliun lebih untuk jaring pengaman sosial.

“Hasil rasionalisasi dan penggunaan tersebut telah kami laporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Aceh Nomor 440/5902 tanggal 8 April 2020 Perihal Laporan Penggunaan APBA 2020 untuk Penanganan Pandemi Covid-19, hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa akan diberi sanksi apabila tidak melapor paling lambat pada tanggal 8 April 2020 dan akan di rasionalisasi dana transfer ke daerah,” jelas Nova.

Pada 9 April  2020, lanjut Nova, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, pemerintah daerah diminta melakukan penyesuaian antara lain terhadap Pendapatan dari Rp 15,45 triliun lebih, menjadi Rp 13,97 triliun lebih.

Sementara Belanja dari Rp 17,27 triliun lebih menjadi Rp 15,79 triliun lebih.

“Adapun Pembiayaan sebesar Rp 1,82 triliun lebih,” kata Nova.

DPRA melalui Surat Nomor 005/1030  tanggal 5 Mei 2020, kata Nova, mengundang TAPA melalui Plt gubernur dengan agenda rapat koordinasi antara Badan Anggaran DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait realokasi dan refocusing APBA 2020 yang dilaksanakan pada 6 Mei 2020.

Selanjutnya pada rapat tersebut sekda Aceh dan TAPA hadir memaparkan realokasi dan refocusing APBA TA 2020 di hadapan Badan Anggaran DPRA pada rapat yang berlangsung di ruang serbaguna DPRA.

“Dilanjutkan dengan konferensi pers terkait realokasi dan refocusing APBA 2020 oleh ketua DPRA dan sekda Aceh. Pada rapat koordinasi tersebut TAPA menjelaskan bahwa hasil refocusing sementara sesuai Rp 1,7 triliun. Angka Rp 1,7 triliun tersebut juga masih belum final dan masih terus berproses,” kata Nova.

Sementara setelah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor  119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 terbit, terjadi penyesuaian pendapatan dan rasionalisasi belanja sehingga terjadi pengurangan pagu dalam APBA dari Rp 17,27 triliun lebih menjadi Rp 15,79 triliun lebih.

“Terhadap jumlah dana refocusing anggaran yang semula disampaikan sebesar Rp 1,7 triliun berubah menjadi Rp 2,3 triliun, hal ini dikarenakan jumlah pendapatan transfer Pemerintah Aceh pada awalnya belum ada kepastian, sehingga jumlah refocusing anggaran yang semula direncanakan Rp 1,7 triliun masih belum final dan dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan prioritas,” jelas Nova.

Kemudian Pemerintah Aceh melakukan rasionalisasi kembali pagu dari SKPA-SKPA terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya diperkirakan dapat dilaksanakan, hasil rasionalisasi tersebut menjadi Rp 2,3 triliun.

Berdasarkan  Keputusan Bersama Menteri tersebut, kata Nova, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan pagu sebesar Rp 15,79 triliun lebih.

“Termasuk di dalamnya untuk penanganan Covid-19, yang ditempatkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh,” katanya.

Nova lantas merincikan kemana saja duit itu akan dibelanjakan.

Pertama, kata Nova, untuk belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota se-Aceh guna antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yakni penanganan kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan dampak ekonomi, dan pengaturan pergerakan orang di perbatasan Aceh bagi kabupaten/kota perbatasan Aceh senilai total sebesar Rp 300 miliar. Bantuan ini ditransfer sejak 2 September 2020 dan hingga 22 September 2020 telah tersalurkan sebesar 66 persen.

Kemudian belanja hibah kepada pemerintah sebesar Rp 80 miliar yang sampai saat ini realisasinya masih nol persen.

Begitu juga dengan hibah kepada 150 OKP dan Ormas Rp 15 miliar. “Ini juga masih nol persen di mana pada saat ini sedang dilakukan identifikasi data penerima, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan BLT dari Pemerintah Pusat dan BUMN lainnya,” kata Nova.

Kemudian hibah untuk PMI Kota Banda Aceh Rp 6,5 miliar juga belum terealisasi.

Bansos dampak ekonomi dan social safety net Rp 1,50 triliun lebih, masing-masing bidang ekonomi Rp 200 miliar dan jaring pengaman sosial Rp 1,3 triliun. Realisasinya juga masih nol.

“Belum adanya realisasi dikarenakan akan digunakan jika terjadi PSBB di Aceh dan itupun apabila dana  tersebut ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Aceh, alasan selanjutnya program social safety net merupakan kebijakan nasional sehingga kita sangat hati-hati untuk merealisasikan dana dimaksud untuk menghindari tumpang tindih,” kata Nova.

Selanjutanya adalah bantuan sosial  tidak terencana, yang mengalami penambahan sebesar Rp 7,4 miliar sehingga menjadi Rp 20 miliar dari sebelumnya Rp 12,5 miliar. “Telah terealiasai mencapai 16 persen yang diperuntukkan membantu mahasiswa Aceh di luar dan dalam negeri yang terdampak Covid-19,” kata Nova.

Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penambahan sebesar Rp 326,7 miliar sehingga menjadi Rp 445 miliar. Senilai Rp 118,8 miliar di antaranya, yang merupakan pagu awal BTT dalam APBA 2020, telah dicairkan bertahap dari tahap 1 hingga tahap 6 sebesar 29 persen.

“Setiap pencairan/penggunaan dana BTT selalu didampingi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu BPKP dan Inspektorat sesuai dengan Diktum Kedua belas huruf a, Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020,” jelas Nova.

“Selanjutnya pengawasan dana Covid-19  juga telah dibuat kesepakatan antara BPKP, Kejaksaan Tinggi   Aceh dan Pemerintah Aceh pada tanggal 14 Mei 2020 dalam MoU Nomor 08/MoU/2020 Nomor B-3/L.I/GS/05/2020 Nomor MoU.0009/PW01/3/2020 tentang Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Aceh tentang Pendampingan dan Pengawalan Akuntabilitas Dana Penanggulangan dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Aceh,” katanya.

Selanjutnya, sejak 7 sampai dengan 29 September 2020, kata Nova, Tim BPK Perwakilan Aceh melakukan audit penggunaan dana dan penanganan Covid-19 di Aceh, termasuk terhadap dana-dana dari sumber-sumber lain, sebagaimana surat BPK Nomor 1/DTT-Covid-19.PA/09/2020 tanggal 4 September 2020 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan Atas Penangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 Tahun Anggaran 2020 dan permintaan dokumen awal.

“Untuk kebutuhan penanganan, pencegahan dan dampak Covid-19 di Aceh juga diawasi dengan sangat ketat, dalam hal ini kami sangat berhati-hati  dikarenakan Pemerintah Pusat melalui  kementerian juga  memiliki  program-program  bantuan penanganan Covid-19 untuk daerah-daerah termasuk Aceh antara lain Kementerian Kesehatan memberi bantuan sarana kesehatan dalam bentuk APD, alat kesehatan, dan lain-lain; Kementerian  Sosial yakni bantuan kegiatan Jaringan Pengaman Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Aceh berupa Program Keluarga Harapan yang sudah direalisasi sebanyak Rp 990 miliar dengan  jumlah  penerima 284.771 KK, Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  sudah  direalisasi sebanyak  Rp 761 miliar dengan jumlah penerima 422.874 KK, Bantuan  Sosial  Tunai  (BST) sudah  direalisasi  sebanyak Rp  611 miliar dengan jumlah penerima 226.448 KK.

Selanjutanya Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi telah merealisasikan BLT-Dana Desa sebanyak Rp 728 miliar  dengan penerima yang tersebar di 6.497 gampong.

Lalu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di mana Dinas Koperasi dan UKM Aceh sudah mengusulkan sebanyak 163.884 Usaha Mikro untuk memperoleh Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

“Pada 3 September 2020 sudah direalisasikan kepada 102.896 unit usaha mikro, dengan jumlah dana yang sudah direalisasi sebesar Rp 247 miliar. Masing-masing penerima tersebut mendapat sebesar Rp2,4 juta,” kata Nova.

Selanjutnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui BNPB telah memberi bantuan masker kain sebanyak 1.000.000 pcs, Masker Medis 200.000 pcs, Masker KN95 10.000 pcs, Masker N95 10.000 pcs, Face Shield 10.000 pcs, Hand Sanitizer 4 liter per jerigen sebanyak 1.000 jerigen dan ventilator sebanyak 5 set.

“Selain itu KPK juga telah melakukan supervisi melalui vidcon pada tanggal 24 Juni 2020, dan dengan BPK Aceh pada tanggal 16 Juli 2020,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...