Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD, Begini Respon Anwar Ahmad

Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD, Begini Respon Anwar Ahmad

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua DPW PAN Aceh Anwar Ahmad adalah salah satu yang mengalami dampak langsung jika KPU nantinya menjalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak membenarkan pengurus parpol menjadi anggota DPD.

Aplagi Anwar bukan pengurus parpol biasa. Lebih dari itu, dia adalah ketua DPW PAN Aceh. Semua tahu, bukan perkara mudah untuk bisa meraih kursi pimpinan parpol. Meski begitu, Anwar Ahmad sendiri telah menduduki posisi itu untuk kedua kalinya. Dia terpilih kembali sebagai ketua DPW PAN Aceh pada 2017 lalu.

Lantas seperti apa respon Anwar Ahmad atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Beranikah dia meninggalkan kursi ketua DPW PAN Aceh dan tetap konsisten melaju sebagai bakal calon anggota DPD?

“Saya belum mengambil sikap, apakah mundur dari pengurus partai lalu maju sebagai calon anggota DPD,” katanya pada BERITAKINI.CO, Selasa (24/7/2018).

Apalagi, kata Anwar, putusan MK baru saja turun, dan KPU juga belum memberikan petunjuk teknisnya.

Baca: Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD

Anwar mengatakan akan menyampaikan sikapnya pada Sabtu pekan ini. “Apakah harus mundur dari pengurus partai lalu tetap maju sebagai calon anggota DPD atau mengundurkan diri dari calon anggota DPD dan memilih mengurus partai,” katanya.

Dia juga akan berkonsultasi  terlebih dahulu dengan DPP PAN. “Sebab jika memilih maju sebagai  Bacaleg DPR, sudah tidak mungkin,” kata Anwar Ahmad.

Seperti diketahui, putusan MK yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD dalam Pileg 2019 memupuskan harapan sejumlah elite parpol yang sudah mendaftar menjadi bacaleg DPD.

Meski begitu, peluang mereka masih terbuka jika para bacaleg tersebut mencalonkan diri menjadi anggota DPR.

Seperti yang dilansir kumparan.com, Ketua KPU Arief Budiman memang mengatakan, mereka bisa mencalonkan diri menjadi caleg di DPR dengan menggantikan caleg yang sudah mendaftar, namun persyaratannya belum lengkap.

"Karena sampai tanggal 31 (Juli) ini kan masih mungkin ada pergantian. Karena ada yang tidak memenuhi syarat, atau belum memenuhi syarat (menjadi caleg DPR)," kata Arief di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2018).

Sebaliknya, jika bacaleg DPR tersebut sudah memenuhi persyaratan. Maka, pengurus dari parpol tersebut tak bisa menggantikannya menjadi caleg. "Kalau semua sudah memenuhi syarat ya enggak bisa diganti," jelasnya.

Dia menjelaskan pergantian caleg DPR menjadi sepenuhnya kewenangan partai politik. "Kalau ada yang belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat partai kan punya dua opsi memperbaiki syaratnya atau mengganti calonnya," ujarnya.

Ia melanjutkan putusan MK akan disesuaikan dengan Peraturan KPU (PKPU) sehingga tak menghambat berjalannya pileg dan pilpres nanti. "Secepatnya, karena kan harus berkejaran dengan jadwal waktu tahapan pileg pilpres ini," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...