Pengamat: Jika Pilkada 2022 Tak Terselenggara, Aceh Kehilangan Marwah

Pengamat: Jika Pilkada 2022 Tak Terselenggara, Aceh Kehilangan Marwah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pilkada Aceh hingga saat ini juga belum dapat dipastikan pelaksanaannya.

Memasuki awal 2021, Koordinasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA bersama Mendagri dan Komisi II DPR RI juga tak kunjung dilakukan.

Sehingga KIP Aceh pun belum bisa menetapkan tahapan pilkada yang seharusnya digelar 2022 tersebut. 

Pengamat Politik Aceh Mukhlis Mukhtar mengatakan, jika dibiarkan berlarut, kondisi ini akan membuat Aceh kehilangan marwahnya.

"Apa yang sudah diatur dalam UUPA tidak dijalankan, berarti mereka sudah ‘mengangkangi’ UUPA," kata Mukhlis Mukhtar, Jumat (8/01/2021).

Padahal, menurut Mukhlis, pilkada ini merupakan konsekuensi dari pemberian kekhususan kewenangan pada Pemerintah Aceh.

"Saya sering katakan kepada kawan-kawan, pilkada itu martabat Aceh karena itu kekhususan yang diberikan, kalau tidak dilaksanakan maka pemerintah pusat salah, orang Aceh pun juga lalai," katanya.

Bagi pengacara senior ini, sudah menjadi harga mati bahwa pilkada merupakan amanah UUPA yang wajib dilakukan setiap lima tahun sekali.

"Karena saya orang yang terlibat dulu dalam pembentukan UUPA, maka saya nilai Pilkada harus dilaksanakan 2022," kata Muklis.

Namun saat ini, ia melihat banyak pihak justru menghendaki Pilkada Aceh diselenggarakan 2024, tak hanya pusat, tapi juga oleh orang yang di Aceh.

"Buktinya mereka tidak bersuara, artinya mereka kan tidak mendukung Pilkada 2022," tegasnya.

Kondisi seperti ini lah, menurut Mukhlis yang membuat kekhususan Aceh semakin tergerus.

"Bukan hanya Pilkada saja, ada Omnibus Law, UU Minerba, aturan Corona yang pada intinya sudah banyak sekali kewenangan Aceh yang hilang diambil kendali oleh pemerintah pusat," katanya.

"Sekarang tinggal Pilkada satu-satunya, sementara Pilkada ini juga belum pasti terlaksana." | Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...