Pengadilan Indonesia Darurat Korupsi

Pengadilan Indonesia Darurat Korupsi

JAKARTA | Dunia pengadilan di Indonesia dinilai mengalami situasi darurat korupsi. Itu antara lain terlihat dari telah ditangkapnya 25 hakim dan pegawai badan peradilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2012 hingga sekarang.

“Jangan dipandang dari kuantitas saja, ini masalah serius di badan peradilan kita,” tegas Lalola Easter, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), seusai diskusi di kantor ICW, Jakarta, kemarin.

Lalola menilai Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam lima tahun masa jabatannya tidak mampu mereformasi sistem peradilan. “Seharusnya ada beban moral dari Ketua MA terhadap hal ini. Pasalnya, penangkapan itu terjadi dalam masa jabatannya,” ujar dia.

Karena itu, lanjut dia, ICW memberi empat rekomendasi terkait dengan situasi itu, yakni mengevaluasi pelaksanaan Peraturan MA No 8 Tahun 2016, menerapkan Maklumat MA yang baru terbit bulan lalu secara tegas dan konsisten, dan memetakan potensi korupsi bersama KPK dan Komisi Yudisial.

“Rekomendasi lainnya yaitu MA, KPK, dan KY juga perlu merumuskan kurikulum pembinaan khusus untuk meningkatkan integritas aparat,” katanya.

Dalam diskusi yang sama, hakim agung Gayus ­Lumbuun memandang sepantasnya Ketua MA turun dari jabatan berdasarkan Peraturan MA No 7, 8, dan 9 Tahun 2016. “Belum lagi dengan Maklumat MA yang baru saja dikeluarkan September lalu,” tutur Gayus.

Seperti diberitakan, KPK telah menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan putusan banding perkara kasus korupsi di Kabupaten Bolaang Mo-ngondow. Keduanya ditangkap dalam OTT KPK di Jakarta pada Jumat (6/10) malam.

Sementara itu, Ketua MA Hatta Ali menegaskan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pemimpin pengadilan sudah maksimal dilakukan. Ia berharap kasus OTT KPK di Sulawesi Utara tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyudutkan MA.

“Ini tidak perlu berkepanjangan, apalagi akan menghabiskan energi dan bahkan dapat menjadi tunggangan bagi pihak yang punya kepentingan tertentu,” kata Ketua MA saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Di sisi lain, Kepala Biro Humas dan Hukum MA Abdullah menyatakan MA telah memberhentikan sementara Sudiwardono dari jabatan hakim dan ketua PT Manado.

“Selain itu, Sudiwardono hanya mendapat gaji pokok 50 persen sebesar Rp 2,8 juga tanpa mendapat tunjangan lain dan akan diberhentikan tetap jika menjadi terpidana atau ada putusan berkekuatan hukum tetap,” ujar Abdullah.

Kemarin, tim MA juga telah memeriksa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Herri Swantoro. Hasilnya ialah tidak ditemukan kelalaian dalam melakukan pembinaan terhadap Sudiwardono. “Jadi tidak ada upaya atau tindakan pencopotan Dirjen Badilum,” kata Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto

Rubrik
Sumber
Media Indonesia

Komentar

Loading...