Pengadaan Alkes Rawan Praktik Korupsi

Pengadaan Alkes Rawan Praktik Korupsi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pengadaan alat kesehatan di rumah sakit di Aceh masih menjadi lahan subur praktek dugaan tindak pidana kasus korupsi. Praktek dugaan korupsi pada pengadaan alat kesehatan itu diduga telah merugikan negara mencapai Rp 35 milliar lebih.

Hal tersebut terungkap dalam sebuah diskusi publik yang digelar oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Banda Aceh, Kamis (22/11/2018).

Diskusi yang bertema "Sakitnya Korupsi Kesehatan" itu turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Aceh yang diwakili oleh Asisiten Tindak Pidana Khusus Teuku Rahmadsyah.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik di LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi mengatakan, pada tahun 2018 ini pihaknya fokus melakukan monitoring pada sektor kesehatan yang salah satunya adalah penindakan dugaan korupsi pada pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.

"Pada tahun 2018 ini kita memonitoring bidang kesehatan khususnya pada pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan," kata Baihaqi.

Menurut catatan MaTA, jelas Baihaqi, dari tahun 2007-2018 terdapat 22 kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

"9 kasus diantaranya sudah divonis yang menyeret 26 orang terpidana dengan total kerugian negara mencapai Rp 17,9 milliar," ungkapnya.

Sementara 12 kasus lainya, tambah Baihaqi, masih dalam tahap penyidikan dan penyelidikan oleh pihah kejaksaaan dan kepolisian dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 18,3 milliar.

"Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan CT Scan di RSUZABanda Aceh yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2008 senilai Rp 39 milliar. Kasus korupsi Ct Scan ini sudah ditetapkan 5 orang tersangka dengan jumlah kerugian negara mencapai 15,3 milliar rupiah," kata Baihaqi.

Menurut Baihaqi, penyebab rawannya praktek korupsi pada pengadaan alat kesehatan dikarenakan masih adanya ketidakpahaman tentang spesifikasi alat kesehatan.

"Selain itu, mudahnya dimanipulasi oleh oknum pada proses pengadaan," katanya.

Sementara itu, Aspidsus Kejati Aceh Teuku Rahmadsyah menyampaikan, hingga saat ini yang masih mendominasi kasus dugaan korupsi adalah pada pengadaan barang dan jasa.

"Saat ini pada kasus pengadaan yang mengarah pada alat kesehatan kita belum menerima adanya laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi," kata Rahmad.

Untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran, Kejati Aceh menyarankan kepada pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota untuk menggunakan sistem e-Katalog saat melakukan proses pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.

"Ini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran serta terciptanya tranparansi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," pungkas Rahmad. | MAG 002

Rubrik

Komentar

Loading...