Pengacara Nasional Minta Miliaran, DPRA Bayar Rp 600 Juta untuk Tiga Pengacara Aceh

Pengacara Nasional Minta Miliaran, DPRA Bayar Rp 600 Juta untuk Tiga Pengacara Aceh
Kuasa Hukum DPRA untuk Judicial Review UU Pemilu

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | DPRA mengajukan judicial rieview terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pangkal persoalannya, karena UU tersebut telah mencabut dua pasal dalam UUPA.

Untuk ini, DPRA menggunakan jasa tiga pengacara Aceh, masing-masing, Mukhlis Mukhtar, Zaini Djalil dan Burhanuddin. Ketiganya dibayar Rp 600 juta untuk beracara di Mahkamah Konstitusi.

“Itu sudah all in,” kata Juru Bicara Lintas Fraksi di DPRA Iskandar Alfarlaki saat ditanya wartawan dalam konferensi pers di Media Center DPRA, Senin siang (2/10/2017).

Sementara Ketua Fraksi PPP Murdani menambahkan, sebelumnya DPRA telah mencoba mengontak sejumlah pengacara kondang nasional untuk dijadikan kuasa hukum DPRA.

Namun umumnya, para pengacara tersebut mematok harga tinggi. “Mereka minta miliran. Ada yang Rp 1,2 miliar. Misal kami sempat berkomunikasi dengan OC Kaligis Law Firm,” ungkap Murdani.

Itulah sebabnya, kata Murdani, setelah dikaji ulang, DPRA akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara Aceh. “Jadi Rp 600 juta itu sudah semuanya, baik tiket, akomodasi, transportasi dan konsumsi,” katanya.

Jumlah ini, kata Murdani, tergolong hemat. Sebab, nilai itu sudah terikat hingga MK memutuskan gugatan tersebut. “Bayangkan jika total persidangan sampai 20 kali, maka biaya itu saya pikir sudah termasuk hemat,” katanya.

Namun angka ini belum termasuk biaya yang ditimbulkan untuk anggota DPRA yang wara wiri Aceh-Jakarta. Untuk ini, mereka menggunakan dana lain, misalnya, dana SPPD.

Sementara itu Iskandar Alfarlaki menambahkan, setiap kebijakan tentu mengandung konsekuensi anggaran. Termasuk dalam kebijakan DPRA mengadvokasi kepentingan Aceh dalam urusan pembonsaian UUPA ini.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...