Penetapan PT Sentra Multikarya Infrastruktur Sebagai Pemenang Proyek Jalan Geumpang-Pameu Rp 44,6 Miliar Dinilai Cacat Hukum

Penetapan PT Sentra Multikarya Infrastruktur Sebagai Pemenang Proyek Jalan Geumpang-Pameu Rp 44,6 Miliar Dinilai Cacat Hukum

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) Nasruddin Bahar menilai penetapan pemenang proyek Jalan Geumpang-Pameu, cacat hukum.

PT Sentra Multikarya Infrastruktur dipilih sebagai pemenang proyek senilai Rp 44,6 miliar itu, kendati tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi yaitu tak memiliki sertifikat manajemen mutu.

“Sertifikat manajemen mutu PT Sentra Multikarya Infrastruktur yang dikeluarkan oleh PT International Certification Service sudah dicabut sejak 3 Maret 2020,” katanya.

Ini artinya, kata Nasruddin, sejak berlangsung tender pada November 2020 sampai dengan penetapan pemenang tender pada 29 Januari 2021, PT Sentra Multikarya Infrastruktur tak memiliki sertifikat tersebut.

“Ini sangat dipaksakan menjadi pemenang tender yang seharusnya sudah gugur pada tahap Evaluasi Kualifikasi Administrasi,” katanya.

Tindakan yang dilakukan itu, kata Nasruddin, diduga lantaran adanya persekongkolan vertikal yang melibatkan penyedia dan pokja melakukan tindakan "post bidding" menambah syarat di luar jadwal proses tender yang dilarang oleh Perpres 16/2018 Tentang Etika Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk itu, kata Nasruddin, LPLA meminta PPK membatalkan kontrak dan meminta Pokja Pemilihan 17 BP2JK Aceh melakukan evaluasi ulang.

“LPLA juga sudah melaporkan Kejadian ini kepada Inspektorat Jenderal PUPR di Jakarta,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...