Penetapan 12 Proyek Multiyear Rp 2,6 Triliun yang Didanai APBA Diduga Langgar Prosedur

Penetapan 12 Proyek Multiyear Rp 2,6 Triliun yang Didanai APBA Diduga Langgar Prosedur

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Aktivis anti korupsi MaTA menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur di balik kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Pengawasan Proyek Tahun Jamak (Multiyear) 2020-2022.

Kesepakatan itu memuat komitmen kedua pihak dalam penyediaan anggaran dari APBA selama tiga tahun untuk membiayai 12 proyek fisik dan pengawasan senilai total Rp 2,65 triliun lebih yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Aceh.

“Kami menduga MoU diteken Plt gubernur dan pimpinan DPRA periode 2014-2019 itu tak prosedural, dan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi atau berpeluang terjadi praktik komitmen fee dalam persetujuan itu,” kata Koordinator MaTA Alfian, Rabu (5/2/2020).

MaTA, kata Alfian, menemukan kejanggalan dalam proses penetapan 12 proyek tersebut di mana sebelumnya Komisi IV DPRA telah menolak menyetujui 12 paket tersebut masuk dalam program multiyears yang dibiayai APBA.

Komisi IV DPRA, kata Alfian, saat itu menilai bahwa masih terdapat banyak ruas jalan lainnya yang perlu mendapat penanganan mendesak dari Pemerintah Aceh dan membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Jadi kesepakatan hanya dilakukan di tingkat pimpinan DPRA dengan Pemerintah Aceh, tapi mengabaikan rekomendasi Komisi IV DPRA yang sebelumnya diminta untuk membahas usulan paket multiyears tersebut,” ungkap Alfian.

Rubrik

Komentar

Loading...