Penangkapan Dua Pejabat Karena Narkoba di Medan Jadi Preseden Buruk Tiga Tahun Pemerintahan Raidin-Bukhari

Penangkapan Dua Pejabat Karena Narkoba di Medan Jadi Preseden Buruk Tiga Tahun Pemerintahan Raidin-Bukhari

BERITAKINI.CO, Kutacane | Genap tiga tahun Raidin Pinim- Bukhari atau disingkat RABU menahkodai Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Namun kepemimpinan kedua orang ini dinilai belum sepenuhnya membawa perubahan Aceh Tenggara seperti slogan pasangan RABU tersebut.

Tokoh masyarakat Aceh Tenggara Dr Ridwan Syah mencontohkan, sektor pelayanan umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak belum berubah signifikan.

“Terbukti di mana beberapa waktu lalu ada teguran hingga sanksi yang direkomendasikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh kepada sejumlah instansi atau SKPK di Aceh Tenggara,” katanya, Jumat (2/10/2020).

Seperti teguran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Aceh Tenggara dan PDAM Tirta Agara.

Sementara terkait dengan reformasi birokrasi, kata Ridwan, juga tak tampak cukup terarah.

“Kebijakan pembangunan Aceh Tenggara belum begitu menyentuh aspek-aspek kebutuhan masyarakat terutama pada bidang ekonomi,” katanya.

Belanja pemerintah, kata Ridwan, masih berorientasi proyek fisik.

“Jika mengacu pada visi dan misi kepala daerah yang mewujudkan masyarakat Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri,unggul dan sejahtera, saat ini tampak situasi penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara juga belum berjalan secara maksimal. Padahal kita masuk dalam kabupaten/kota di Aceh yang memang syariat Islam wajib diberlakukan," katanya.

Faktanya, masih banyak penyakit masyarakat seperti aksi perjudian dan minuman keras yang terjadi di Aceh Tenggara.

“Terkait dengan persoalan dua hari lalu adanya dua oknum pejabat dan PNS serta supirnya ditangkap di Medan yang diduga mengkonsumsi narkoba dan kini masih dalam tahap pemeriksaan oleh aparat kepolisian Satresnarkoba Polrestabes kota Medan. Jujur penangkapan dua pejabat itu merupakan preseden buruk terhadap birokrasi pemerintahan Aceh Tenggara,” katanya.

"Ke depan penempatan pejabat dan perekrutan PNS harus benar-benar dievaluasi secara selektif dan lebih memprioritaskan akhlak, skil bukan malah diutamakan kekeluargaan atau nepotisme.”

Rubrik

Komentar

Loading...