Pemko Banda Aceh Layangkan Surat Teguran Kedua, Begini Reaksi Pedagang Kuliner Simpang Mesra

Pemko Banda Aceh Layangkan Surat Teguran Kedua, Begini Reaksi Pedagang Kuliner Simpang Mesra

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pemerintah Kota Banda Aceh telah melayangkan surat teguran kedua kepada para pedagang kuliner Simpang Mesra, Kecamatan Syiah Kuala.

Para pengusaha diminta untuk memindahkan bangunan yang didirikan di bantaran Krueng Aceh yang merupakan tanah negara tersebut, paling telat tiga hari sejak surat itu dilayangkan pada 1 September 2020 lalu.

Jika tidak, maka tim terpadu penataan kawasan kanal banjir Krueng Aceh akan melakukan tindakan penertiban.

Namun informasi yang diperoleh, penertiban belum dilakukan hingga Senin (7/9/2020).

Sementara para pedagang juga telah menyurati Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh untuk meminta penggusuran itu dibatalkan.

Dilihat BERITAKINI.CO, dalam suratnya, para pedagang mengungkapkan bahwa mereka adalah pengusaha berstatus legal, karena membayar sewa lahan kepada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh setiap tahun.

"Kami pelaku usaha wisata kuliner Kota Banda Aceh merupakan salah satu penyumbang PAD," tulis mereka dalam surat itu.

Mereka juga mengaku ikut mewujudkan misi Pemko Banda Aceh menjadikan kota tersebut sebagai "Kota Gemilang".

"Kami pelaku usaha juga termasuk melakukan program pengurangan pengangguran yang mana kami telah menampung karyawan yang terbagi di beberapa tempat usaha," tulis mereka.

Mereka juga menilai bahwa lokasi yang ditempati terletak di luar tanggul sungai sehingga tak berpengaruh besar terhadap rusaknya bantaran sungai dan tidak menghambat aliran utama arus sungai atau Krueng Aceh.

"Lahan usaha yang kami kelola juga satu kesatuan garis sepadan dengan gedung milik pemerintah yakni Gedung Badan Pertanahan Nasional Provinisi Aceh, Gedung Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh dan beberapa bangunan toko permanen milik pribadi masyarakat," kata mereka.

Mereka juga menilai, pandemi Covid-19 telah membuat pedagan kini kesulitan mencari tempat baru untuk berusaha.

Surat itu dilayangkan pada 5 September 2020 lalu, dan ditembuskan juga di antaranya kepada Plt Gubernur Aceh, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh, Pangdam IM, Kapolda Aceh.

Rubrik

Komentar

Loading...