Pemkab Pidie Jaya Belum Bayar Jerih Ratusan Imam Meunasah Rp 1,3 MiliarĀ 

Pemkab Pidie Jaya Belum Bayar Jerih Ratusan Imam Meunasah Rp 1,3 Miliar 
Ilustrasi

BERITAKINI.CO, Sigli | Keinginan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menaikkan jerih atau honor imam meunasah tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah.

Akibatnya, jerih 325 imam meunasah dari 222 gampong di Kabupaten Pidie Jaya tidak bisa terbayar sejak Juli 2021 lalu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pidie Jaya, Dirwansyah menjelaskan bahwa sejak awal anggaran untuk jerih 325 imam meunasah tidak dialokasilan penuh 12 bulan dalam APBK 2021.

Dalam Qanun APBK Pidie Jaya, besaran jerih imam meunasah hanya Rp 700 ribu per bulan, dengan alokasi Rp 2 miliar dan diperkirakan bisa mengakomidir hingga bulan Agustus.

Diawal-awal tahun anggaran, Bupati Pidie Jaya Ayyub Abbas mengatakan akan menaikkan jerih imam meunasah dari Rp 700 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan. 

Kebijakan itu diambil awal tahun 2021 atau setelah APBK Pidie Jaya tahun 2021 disahkan.

"Karena ada perubahan kebijakan untuk gaji imum meunasah menjadi Rp 1 juta per bulan, belakangan hanya terbayar enam bulan," kata Dirwansyah.

Rencana pemerintah menutup kekurangan alokasi anggaran untuk jerih imam meunasah dalam Perubahan APBK kembali kandas. 

Porsi kesediaan anggaran pemerintah ternyata hanya mempu mencukupi untuk membayar dua bulan jerih yakni jerih bulan Juli dan Agustus.

Selebihnya, jatah jerih bulan September hingga Desember 2021 dipastikan bakal tertunggak.

"Karena kemampuan keuangan daerah, diperubahan APBK 2021 hanya bisa ditambah dua bulan," ujarnya.

Pun begitu, pemerintah tetap akan membayar utang jerih para imam meunasah yang belum bisa terbayar sebesar Rp 1,3 miliar tersebut dengan dialokasikan kembali pada APBK 2022.

"Rencananya kekurangan tersebut akan dialokasikan kembali di tahun 2022," terang Dirwansyah.

Seperti diketahui, komposisi APBK Pidie Jaya Perubahan tahun 2021 terdiri pendapatan daerah Rp 966 miliar atau naik sebesar Rp 13 miliar dari sebelum perubahan.

Sementara dari segi Belanja Daerah mengalami pembengkakan, dari sebelumnya hanya diangka Rp979 miliar, naik menjadi Rp 1 triliun atau selisih sebesar Rp 22 miliar.

Pada sektor penerimaan pembiayaan sebelum perubahan hanya diangka O, namun secara mengejutkan tumbuh Rp 35 miliar setelah perubahan.

Pengeluran pembiayaan juga membengkak, dari sebelum perubahan masih di angka Rp 1 miliar menjadi 34,9 miliar.

Rubrik

Komentar

Loading...