Pemkab Pidie Baru Serahkan Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2020 Pertengahan September

Pemkab Pidie Baru Serahkan Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2020 Pertengahan September

BERITAKINI.CO, Sigli | Bupati Pidie Roni Ahmad menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020 lewat rapat paripurna yang digelar pada Sabtu malam, pekan lalu.

Penyerahaan dokumen anggaran daerah itu pun dinilai telah melewati batas waktu.

Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail menyebutkan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengamanatkan bahwa KUA-PPAS perubahan disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun berkenaan, dan kesepakatan bersama dilakukan paling telat pada minggu ketua Agustus.

“Setelah disampaikan secara resmi malam ini, berarti telah mengalami keterlambatan lebih kurang satu bulan, padahal kita sudah mengingatkan lewat surat,” kata Mahfuddin.

Namun demikian, dewan ternyata merencanakan untuk membahas rancangan KUA-PPAS Perubahan itu dengan sistem kebut.

Hal itu dilakukan, sambung Mahfuddin untuk menghindari aturan yang mengharuskan qanun APBK perubahan harus sudah disetujui bersama kepala daerah dengan DPRK paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

“Untuk mensiasati waktu kurang dari 15 hari, pembahasan harus dilakukan secara maraton siang malam,” ujarnya.   

Sebelumnya, Bupati Pidie Roni Ahmad alias Abusyik saat pidato pengantar KUA-PPAS Perubahan 2020 itu mengatakan, perubahan anggaran diperlukan karena target-target penerimaan atau pendapatan Kabupaten Pidie mengalami penurunan.

Pendapatan yang awalnya direncanakan Rp 2,24 triliun lebih, berkurang Rp 193,8 miliar menjadi Rp 2,04 triliun lebih.

Penurunan pendapatan ini mengharuskan Pemkab Pidie ikut merasionalisasi rencana belanjanya 2020.

“Belanja juga mengalami perubahan dari sebelumnya direncakanan Rp 2,25 triliun lebih, menjadi Rp 2,17 triliun atau berkurang Rp 78 miliar lebih,” kata Abusyik.

Adapun defisit belanja akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang mengalami peningkatan dari Rp 11,9 miliar, menjadi Rp 127,6 miliar.

Rubrik

Komentar

Loading...