Pemkab Agara Diminta Ungkap 79 Gampong  yang Terindikasi Kelola Dana Desa Tak Sesuai Ketentuan

Pemkab Agara Diminta Ungkap 79 Gampong  yang Terindikasi Kelola Dana Desa Tak Sesuai Ketentuan

BERITAKINI.CO, Kutacane | Pemkab Aceh Tenggara diminta tak menutup-nutupi informasi gampong-gampong yang terindikasi bermasalah mengelola dana desa.

Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kutacane, Izaharuddin Selian menyatakan, hal ini penting agar publik mengetahui dan bisa ikut melakukan pengawasan, terutama tindaklanjut dari temuan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Agara Abdul Kariman yang ditemui BERITAKINI.CO, Sabtu (6/10/2018) mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, dari 385 gampong di Agara, terdapat 79 gampong yang terindikasi mengelola dana desa tidak sesuai ketentuan.

“Dari jumlah itu ada 50 gampong yang dilakukan pembinaan maksimal, dan ada 10 desa sudah ada tindaklanjutnya," kata Abdul Kariman.

Namun Abdul Kariman enggan membeberkan nama-nama 79 gampong yang terindikasi bermasalah tersebut. Dia beralasan sampai saat ini belum ada izin dari bupati untuk mempublikasikannya.

"Seharusnya bukan saja diumumkan ke publik, tapi harus ditindak tegas para geuchik nakal yang menilap dana desa, jangan hanya sebatas pembinaan saja," kata Izharuddin.

Baca: 79 Gampong di Agara Terindikasi Kelola Dana Desa Tak Sesuai Ketentuan

Sebelumnya, dalam workshop pengelolaan dana desa, aset desa dan dampak hukumnya yang digelar di Aula MAN 1 Kutacane, Asisten I Setdakab Agara Ali Surahman juga telah mengungkapkan temuan inspektorat tersebut.

Bicara tegas di hadapan sekitar 150 geuchik, Ali Surahman pun sampai menyarankan agar tidak perlu lagi menggelar workshop atau bimbingan teknis kepada aparatur desa, lantaran masih saja ditemukan pengelolaan dana desa yang bermasalah.

"Dana desa itu bukan harta warisan milik kepala desa, tapi milik masyarakat," kata Ali Surhaman.

Kanit Kanit Tipikor Polres Aipda Ervan Efendi yang juga hadir dalam acara itu mengatakan hal yang sama.

"Ingat dana gampong itu bukan warisan milik geuchik tetapi itu uang seluruh masyarakat yang harus benar-benar dimanfaatkan dan bukan malah diselewengkan," tegas Ervan.

Kasi Pidsus Kejari Agara Yopi Iskandar juga mengingatkan para geuchik agar tak menggunakan dana desa semaunya, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi. | JUPRI

Komentar

Loading...