Pemerintah Pusat Tegaskan Pilkada Aceh 2024

Pemerintah Pusat Tegaskan Pilkada Aceh 2024

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Upaya sejumlah pihak agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh dilangsungkan serentak pada 2022, bisa dipastikan tak bakal terwujud. 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menegaskan bahwa Pilkada Aceh dilangsungkan pada 2024.

Ini artinya, pelaksanaan pilkada Aceh mengikuti agenda nasional atau sejalan dengan UU Nomor  10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, kendati selama ini sejumlah stakeholder di Tanah Rencong berkeras Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang juga memuat norma pemilihan kepala daerah.

Penegasan pilkada akan dilangsungkan pada 2024 itu disampaikan Mendagri melalui surat Dirjen Otda kepada Gubernur Aceh pada 16 April 2021 lalu. 

Dalam suratnya, Dirjen Otda menyatakan, Pilada 2024 dilangsungkan merujuk pada Pasal 201 ayat 33 dan 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 akan diadakan pemilihan pada November 2024.

Menurut Dirjen Otda, tujuan pelaksanaan pilkada 2024 tersebut untuk menjamin adanya sinergitas antara program nasional dengan program daerah dan visi serta misi kepala daerah terpilih. Di samping mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggarannya.

"Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil koordinasi antara pemeintah, komisi II DPR serta KPU, maka ditegaskan bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan bersama dengan seluruh pemerintah daerah pada 2024," begitu bunyi poin kedua surat Dirjen Otda tersebut.

Sebelumnya, sejumlah stakeholder, khususnya DPRA getol mengadvokasi agar Pilkada Aceh dilangsungkan serentak pada 2022.

Lewat serangkaian rapat koordinasi, hal itu diungkapkan berulang-ulang, terutama karena Aceh memiliki aturan tersendiri dalam UUPA menyangkut dengan pilkada tersebut.

Jauh-jauh hari, eksekutif-legislatif juga telah mencadangkan anggaran pada Pos Belanja Tak Terduga APBA 2021 yang disebut-sebut akan dipergunakan untuk membiayai pilkada.

Tapi hingga 1 April 2021, KIP Aceh tak kunjung menerima hibah anggaran dari Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan tahapan.

Alhasil, keputusan KIP Aceh tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada Aceh 2021 yang telah ditetapkan sebelumnya, ditunda seluruhnya.

Rubrik

Komentar

Loading...