Pemerintah Aceh Minta Temuan BPK Soal Itik Hingga Tunjangan Transportasi DPRK Aceh Tenggara Ditindaklanjuti

Pemerintah Aceh Minta Temuan BPK Soal Itik Hingga Tunjangan Transportasi DPRK Aceh Tenggara Ditindaklanjuti

BERITAKINI.CO, Kutacane | Pemkab Aceh Tenggara dan DPRK akhirnya mengesahkan Rancangan Qanun (Raqan) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2019 menjadi qanun dalam rapat paripurna yang berlangsung, Jumat (4/9/2020).

Setelah sebelumnya raqan tersebut mendapat evaluasi oleh Pemerintah Aceh sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1415/2020 tentang Evaluasi Raqan APBK 2019 tersebut, Pemkab Aceh Tenggara di antaranya diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun temuan-temuan itu yakni pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRK senilai total Rp 307 juta yang tidak sesuai ketentuan, biaya perjalanan dinas pada dua SKPK senilai Rp 18,4 juta tak sesuai ketentuan, kekurangan volume pada 20 paket pekerjaan pada enam SKPK senilai Rp 465,8 juta, denda keterlambatan senilai Rp 19 juta.

Kemudian kemahalan harga pada pengadaan mesin dan alat rumah tangga pada BPBD senilai Rp 21,1 juta, dan kemahalan harga pada pengadaan bebek di Dinas Pertanian senilai Rp 189,6 juta.

Lihat juga: Kasus Proyek Bagi-bagi Bebek Rp 12,9 Miliar, Penyidik Polda Turun ke Aceh Tenggara

Untuk diketahui, temuan terakhir saat ini sedang dalam penanganan Ditreskrimsus Polda Aceh.

Rubrik

Komentar

Loading...