Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat akan Evaluasi Menyeluruh Perizinan PT EMM 

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat akan Evaluasi Menyeluruh Perizinan PT EMM 
Aksi demo ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh untuk menolak keberadaan PT Emas Mineral Murni, Senin (15/10/2018) di Banda Aceh

Banda Aceh | Pemerintah Aceh akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait izin usah pertambangan operasi produksi PT Emas Mineral Murni (EMM) di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah, yang diprotes masyarakat.

Hal itu disampaikan Kabag Humas dan Media Massa di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Saifullah Abdulgani dalam pernyataan tertulis yang diterima BERITAKINI.CO, Senin, (15/10/2018).

Baca: Penolakan PT. EMM, Mahasiswa Gelar Demo Serentak

Pria yang akrab disapa SAG itu mengatakan, Pemerintah Aceh telah mengadakan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 1 Oktober 2018 untuk menyahuti aspirasi masyarakat ihwal izin operasi PT.EMM, yang izin eksplorasi sudah diterbitkan Bupati Nagan Raya sejak 2006. 

Menurut SAG, menyahuti dan menjawab tuntutan masyarakat Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah perlu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membahas secara konfrehensif tentang perizinan PT EMM yang dikeluarkan pemerintah pusat. 

Baca: Penolakan PT. EMM, Pemerintah Aceh Surati BKPM

"Melalui koordinasi tersebut kita dapat menggali informasi tentang status perizinan PT.EMM, soal tenaga kerja lokal, dan segala aspek, termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat," kata SAG.

Setelah ada kejelasan nanti, lanjut SAG, Pemerintah Aceh akan mengambil sikap dan akan menyampaikannya kepada masyarakat secara langsung atau melalui media massa. 

Pemerintah Aceh sebelumnya telah menerima surat dari WALHI Indonesia menyangkut izin operasi PT EMM.  Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat akan mengevaluasi secara menyeluruh perizinan PT EMM. 

“Pemerintah Aceh bersama rakyat tetap menjaga lingkungan hidup, dan investasi tambang harus sesuai peraturan perundang-undangan” tegas SAG.

Selanjutnya, SAG menjelaskan bahwa perizinan PT EMM merupakan rentetan perizinan yang sudah berlangsung lama sejak tahun 2006.

Selama kurun waktu tersebut ada banyak dinamika yang terjadi, termasuk perubahan regulasi pemerintahan. 

“Kita harus melihat kembali aspek regulasi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, maupun Pemerintah Pusat, tentang perizinan PT EMM yang saat ini statusnya Penanaman Modal Asing (PMA),” katanya. (Adv)

Rubrik

Komentar

Loading...