Pemekaran Aceh Harus Ikuti Strategi Pemekaran Papua dan Kepri

Pemekaran Aceh Harus Ikuti Strategi Pemekaran Papua dan Kepri
Alwin Al-Lahat

BERITAKINI.CO, Redelong | Ketua Komite Percepatan Pemekaran Provinsi ALA (KP3ALA) Bener Meriah Alwin Al-Lahat mengatakan strategi pemekaran Papua dan Kepulauan Riau (Kepri) harus diikuti.

Menurutnya, lahirnya Papua Selatan akibat terciptanya komunikasi yang baik dengan pusat sehingga dapat melahirkan provinsi baru.

“Pada saat itu Papua mengusulkan tujuh pemekaran provinsi baru, sehingga yang dipenuhi Presiden Jokowi dua provinsi dan yang layak hanya satu yaitu Provinsi Papua Selatan,” ujarnya saat disela-sela Deklarasi Gerakan Pemuda ALA Bener Meriah, Rabu malam, 30 September 2020.

Menurut dia, ada tiga analisis Mendagri Tito Karnavian yang membuat pemekaran Papua terwujud yaitu analisa intelejen, anailsa percepatan pembangunan, dan situasi keamanan yang kondusif.

“Nah kita harus mengikuti pola seperti itu. Artinya teman-teman intelijen, menangani percepatan pembangunan dan keamanan kondusif ini juga harus menjadi pedoman supaya kita juga diperhatikan,” jelasnya.

Untuk selanjutnya, kata Alwin, pihaknya juga harus mencontoh Kepri pada tahun 2002 menjadi provinsi baru yang saat itu hanya menggunakan komunikasi yang baik dengan pusat.

“Menurut saya strategi mereka saat itu tidak terlalu kisruh. Hanya saja elit-elit para pejuangnya mampu melobi di tingkat DPR RI sehingga terwujudlah RUU pemekaran tersebut dan biaya perjuangan merka tidak terlalu besar,” kata Alwin.

Dalam hal ini, pihaknya akan berusaha menggabungkan kedua strategi pemekaran Papua dan Kepri.

“Intinya kita membangun narasi yang positif, kita menerima partai lokal, kita juga menerima Wali Nanggroe dan kita akan tetap memakai nama Aceh sebagai awal nama provinsi kita,” sebutnya.

Ditambahkan, kepengurusan KP3ALA pusat juga akan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak elit-elit politik di pusat khususnya partai politik, DPR RI dan juga Presiden Jokowi.

“Jadi dalam minggu ini, pihaknya beserta para bupati dan kepengurusan KP3ALA lainnya akan melakukan pertemuan tertutup. Yang jelasnya, kali ini strategi baru yang akan kita lakuan dan tidak terpaku dengan strategi yang lama,” tambahnya.

Terkait pernyataan Muzakir Manaf  yang menyebut jika wacana pemekaran ALA telah melanggar UUPA, menurutnya, justru wacana pemekaran tersebut tidak ada pelanggaran.

“Sudah jelas pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 33 menjelaskan bahwa jika sudah memenuhi syarat dan kelayakannya maka DOB bisa dilahirkan. Pemekaran satu provinsi di Aceh sudah tertuang dalam Kajian Strategi Nasional,” jelas Alwin Al-Lahat.

Begitu juga pihaknya akan meyakinkan bahwa Provinis ALA yang layak menjadi provinsi baru.

“Sampai tahun 2025 KSN di Aceh itu ada satu yang dimekarkan. Jadi pemekaran ini memang sebuah keniscayaan, sehingga tidak perlu ada sebuah kekhawatiran, ini tujuannya hanya untuk proses percepatan pembangunan masyarakat pedalaman,” ungkapnya.

“Dananya bukan dari provinsi kok, tapi dari pusat. Seharusnya berbangga jika seorang anak ingin mandiri menghidupi keluarganya, saya pikiri orang tua yang baik itu dapat mendampingi atau meresmikan rumah barunya.” | Eri Tanara

Rubrik

Komentar

Loading...