Pelaksanaan Pilkada Serentak 2022, Pemerintah Aceh Diminta Tak Ragu

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2022, Pemerintah Aceh Diminta Tak Ragu
Anggota Komisi I DPRA Fuadri Yatim

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi yang digagas DPRA dan diikuti Pemerintah Aceh, KIP Aceh, Panwaslih Aceh, dan Komisi I DPRK se-Aceh, dinilai dapat menjadi suplemen untuk meningkatkan rasa percaya diri Pemerintah Aceh dan jajarannya.

Seperti diketahui, dalam rapat koordinasi yang berlangsung Senin, 29 Juni 2020 itu, forum sepakat bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Aceh dilaksanakan pada 2022.  

Lihat juga: Tanya Soal Anggaran Pilkada, Surat Plt Gubernur Aceh Tak Ditanggapi Mendagri

“Jadi dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, kita mendorong pemerintah dan gubernur Aceh untuk tidak ragu lagi untuk melaksanakan Pilkada pada 2022,” kata anggota Komisi I DPRA Fuadri Yatim.

Terutama soal pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pilkada tersebut. Di mana sebelumnya Komisi I DPRA menilai Pemerintah Aceh terkesan ragu-ragu untuk mengalokasikan anggaran pada tahun 2021. 

“Keraguan Pemerintah Aceh tercermin dari surat yang dilayangkan Plt gubernur ke Mendagri untuk menanyakan ihwal pengalokasian anggaran pelaksanaan pilkada. Dengan ditanyakan perihal penganggaran 2021 tersebut artinya gubernur Aceh masih ragu-ragu dengan peraturan dan perundangan yang sudah ada,” katanya.

Namun saat ini, kata Fuadri, dengan adanya kesepakatan bersama, dan dukungan baik itu dari legislatif dan penyelenggara, tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Aceh untuk tidak mengalokasikan anggaran pelaksanaan pilkada tersebut.

“Jika tidak berani juga, kita sudah tidak tahu mau bilang apa lagi,” kata Fuadri.

Seperti diketahui, Aceh kembali menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada akan digelar pada 2022 mendatang.

Pada Senin (29/6/2020), Forum Rapat Koordinasi terdiri dari DPRA, Pemerintah Aceh, KIP Aceh, Panwaslih Aceh, dan Komisi I DPRK se-Aceh, telah menyamakan persepsi dan menyepakati pelaksaan pesta rakyat itu sesuai dengan siklus pemilihan kepala daerah di Aceh yakni setiap lima tahun.

Sementara secara nasional, rencana pilkada serentak masih penuh dengan dinamika, bahkan saat ini muncul gagasan untuk menormalkan siklus pilkada, di mana sebelumnya direncanakan akan digelar secara serentak pada 2024.

Selain menyepakati pelaksanaan pilkada pada 2020, rapat itu pun menghasilkan empat poin kesimpulan lainnya.

“Untuk kepentingan konsolidasi dan koordinasi, DPRA meminta kepada Pemerintah Aceh melalui Asisten I Setda Aceh agar melakukan rapat koordinasi dengan bupati/wali kota se-Aceh,” kata Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin.

Lalu, DPRA dan DPRK se-Aceh akan menyampaikan surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan gubernur/wakil gubernur atau bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota kepada KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota.

Terakhir, Pemerintah Aceh diminta dapat memasukkan anggaran Pilkada Aceh dalam RKPA Tahun 2021 dan RKPA Tahun 2022.

Editor

Komentar

Loading...