PDIP Tolak Perda Berbasis Agama, Kecuali di Aceh

PDIP Tolak Perda Berbasis Agama, Kecuali di Aceh
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (foto: Okezone)

BERITAKINI.CO | PDI Perjuangan menolak adanya peraturan daerah (perda) berlandaskan ketentuan agama seperti perda syariah dan perda injil.

Sikap PDIP sama dengan yang dinyatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bahwa perda syariah dan injil hanya menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua aturan di tingkat daerah harus didasari konstitusi, yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Buat kami tidak ada perda syariah, peraturan daerah mana, provinsi mana, yang ada seperti itu? Semua aturan harus diturunkan dari konstitusi kita," ucap Hasto saat ditemui di Media Center, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Menurut Hasto konstitusi dan Pancasila menempatkan setiap warga negara di kedudukan yang sama, tidak dibedakan berdasarkan agama. Sementara, lanjut Hasto perda berbasis aturan agama bertentangan dengan semangat konstitusi dan Pancasila.

Namun, Hasto memaklumi bila terdapat perda berbasis aturan agama yang diterapkan di sejumlah daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh.

Menurut Hasto aturan Perda Syariah yang diterapkan di Aceh juga didasari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

"Kalau untuk Aceh kan situasinya otonomi khusus, dengan melihat kekhasan daerah," kata Hasto.

Hasto tak khawatir bila sikap PDIP ini bisa berpengaruh pada elektabilitas PDIP.

Kata Hasto yang terpenting PDIP dan semua parpol haruslah komitmen untuk disipilin dalam bertatanegara.

"Dengan menempatkan UUD 45 sebagai peraturan UU yang tinggi," pungkasnya.

Rubrik
Sumber
okezone.com

Komentar

Loading...